Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tak Hadiri Panggilan KPK Besok, Kuasa Hukum Lukas Enembe : 'Tak Kuat Jalan dan Sesak Napas'

Untuk memastikan kondisi kesehatan Lukas, Boyamin menyarankan KPK mengirimkan dokter independen

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Tak Hadiri Panggilan KPK Besok, Kuasa Hukum Lukas Enembe : 'Tak Kuat Jalan dan Sesak Napas'
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Gubernur Papua, Lukas Enembe 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aloysius Renwarin, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan kliennya tak akan menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (26/9/2022) besok.

Ia meyebut Lukas Enembe saat ini dalam keadaan sakit yang sangat berat.

"Beliau jalan sudah tidak kuat lima meter, sesak napas, kakinya juga bengkak," ungkap Aloysius dalam Kompas Petang KOMPAS TV, Minggu (25/9/2022).

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah membuat laporan yang menyatakan kondisi kesehatan Lukas Enembe sejak Jumat (23/9/2022) lalu.

"Kami sudah bikin laporan sejak hari Jumat, beliau tidak akan hadir dalam pemanggilan di KPK nanti, hari Senin tanggal 26 (September 2022 red)," ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Lukas Enembe Tak Bisa Pertanggungjawabkan Laporan Dana PON Papua 2021

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendorong keterbukaan dari Lukas Enembe dan KPK.

"Mudah-mudahan nanti ada keterbukaan, misalnya KPK akan mengirim dokter independen, maka Pak Lukas Enembe menyambut dengan gembira," ucap Boyamin dalam kesempatan yang sama.

Berita Rekomendasi

"Jangan sampai ini nanti saling berbantah-bantahan yang menjadikan masyarakat semakin bingung," imbuhnya.

Untuk memastikan kondisi kesehatan Lukas, Boyamin menyarankan KPK mengirimkan dokter independen.

"Saya kira ada solusi, dikirim dokter independen misalnya," ungkapnya.

"Kalau memang sakit ya sudah, artinya ini bisa dirawat oleh negara atau dipercayakan untuk berobat sendiri secara mandiri."

Upaya tersebut, kata Boyamin, akan menunjukkan keteladanan dari pemerintah kepada masyarakat terkait perilaku patuh hukum.

"Ini hal-hal yang mestinya oleh pemimpin kita itu ada titik-titik kompromis, supaya masyarakat diberi teladan yang baik, bahwa cara melakukan pemerintah dan perilaku patuh hukum ini bisa kita rasakan," tuturnya. (KompasTV/Nadia Intan Fajarlie) 

Berita ini telah tayang di Kompas.Tv
 

Sumber: Kompas TV
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas