Tribun

BBM Bersubsidi

Besok, Ribuan Buruh dan Mahasiswa Akan Kembali Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di DPR

Aksi penolakan kenaikan harga BBM rencananya digelar mulai pukul 09.00 WIB. Demo nantinya diisi dari mahasiswa.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Besok, Ribuan Buruh dan Mahasiswa Akan Kembali Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di DPR
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Massa mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/9/2022). Dalam aksinya ini, mereka membawa keranda yang dipasangi foto Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin serta boneka jenazah dengan foto Ketua DPR RI, Puan Maharani dengan menyuarakan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena dinilai sangat membebani rakyat dan menyatakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin gagal. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah buruh dan mahasiswa akan kembali menggelar demonstrasi tolak harga bahan bakar minyak atau BBM naik di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022).

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengatakan, aksi tersebut rencananya digelar mulai pukul 09.00 WIB.

"Iya betul besok di DPR RI. Jam 09.00 WIB," kata Nining kepada Tribunnews.com, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Demo Dekat Istana, Serikat Petani Menjerit Soal Kebijakan Impor Pangan Hingga Kenaikan BBM

Sementara, Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Muhammad Yuza Augusti mengatakan diperkirakan ada lima ribu massa aksi yang ikut demonstrasi.

"Estimasi massa 5000 lebih Mas," ujar Yuza saat dikonfirmasi, Senin.

Yuza mengajak seluruh elemen masyarakat agar turut mengikuti aksi menolak kenaikan harga BBM tersebut.

"Juga mengundang seluruh elemen masyarakat lain yg ingin terlibat dalam aksi ini," ungkap dia.

Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak beberapa hal kepada DPR RI, yakni:

Pertama, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengoreksi model pembangunan PSN yang tidak berpihak kepada rakyat.

Kedua, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan, masyarakat adat, dan aktivis agrarian.

Ketiga, menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural.

Keempat, menuntut dan mendesak DPR dan pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat.

Kelima, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas