Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Hermanto dan Slamet menemui mahasiswa yang menggelar demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, keduanya diterima massa aksi lalu diberikan kesempatan menyampaikan orasi.

Dalam orasinya, Slamet mengatakan petani memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat terutama ketersediaan pangan.

"Kalau petani enggak ada saya membayangkan kehidupan akan berhenti karena tidak ada stok pangan untuk mencukupi kebutuhan," kata Slamet dari atas mobil komando.

Menurut Slamet, dalam catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut pada tahun 2065 profesi petani akan hilang dari Indonesia jika tidak ada kebijakan revolusioner terhadapnya.

Baca juga: Demo Hari Tani Nasional, 200 Petani Diterima Masuk Bertemu MPR

"Pemerintah harus menjawab tantangan yang sudah disampaikan oleh Bappenas bahwa 2065 kalau tidak ada kebijakan yang revolusioner terhadap petani kita maka profesi petani akan hilang dari Indonesia," ujarnya.

Karena itu, Slamet mengaku dalam rapat paripurna DPR menegaskan food estate bukan jawaban untuk ketahanan pangan nasional.

"Oleh karena itu salah satu tuntutan saya tadi di rapat paripurna food estate bukan jawaban untuk ketahanan pangan nasional," ungkapnya.

Baca juga: Demo Hari Tani Nasional, BEM SI Bawa Orang-orangan Sawah Bertempelkan Poster Menteri Pertanian

Lebih lanjut, ia menuturkan dirinya akan mendukung dan meneruskan aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

"Saya mendukung dan siap menerima sekaligus meneruskan aspirasi dari seluruh mahasiswa," ucapnya.

Sementara, mahasiswa lalu menanggapi dan menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya:

Pertama, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengoreksi model pembangunan PSN yang tidak berpihak kepada rakyat.

Baca juga: Peringatan Hari Tani Nasional, Massa Demo Mulai Datangi Kawasan DPR

Kedua, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan, masyarakat adat, dan aktivis agraria.

Ketiga, menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural.

Keempat, menuntut dan mendesak DPR dan pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat.

Kelima, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM.