Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Pemuda Pelopor Pendidikan Nasional (P3N) Epul Kusnaedi menyoroti terkait shadow organization di dunia pendidikan.

Dalam pernyataannya, Epul Kusnaedi menyatakan ada 400 orang dalam tim bayangan di bawah komando Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim.

"Akhir-akhir ini publik dikagetkan dengan informasi yang massif disorot sejumlah pihak terkait shadow organization alias 400 tim bayangan yang mengepung sekaligus mengatur Kemendikbud Ristek di bawah komando Menteri Nadiem Makarim yang juga CEO GOJEK," ujar Epul Kusnaedi dalam keterangannya, Selasa (27/09/2022).

Menurut Epul, kelompok ini tentu berpotensi menghancurkan serta merusak cita-cita mulia Pendidikan Nasional Indonesia.

Epul berpandangan, mereka adalah rezim oligarki yang dibentuk Menteri Nadiem bekerjasama dengan kawan-kawannya.

Baca juga: Nadiem Miliki Tim Bayangan, JPPI: Bahaya Pengelolaan Kementerian Secara Sembunyi-sembunyi

"Potret pengelolaan pendidikan ala Menteri Nadiem ini pola praktik bisnis kartel. Artinya, mengkooptasi negara atau mendikte negara lewat produk kebijakan untuk memenangkan sejumlah tender di Kemendikbud Ristek," ujar Epul.

Lebih lanjut dijelaskannya, pola ini harus diakhiri.

Baca juga: Pimpinan Komisi X DPR: Tim Bayangan Mendikbudristek Nadiem Harus Penuhi Unsur Legal

Menurut Epul pendidikan ala Menteri Nadiem ini selain dinilai sarat monopoli bisnis, di lain sisi, menginjak-injak harkat dan martabat para guru besar dan doktor yang mengabdi di Kemendikbud Ristek.

P3N mendesak Ombudsman RI agar melakukan pemeriksaan terhadap shadow organization ala Menteri Nadiem.

Epul melanjutkan P3N juga mendesak BPK RI agar melakukan audit investigasi terkait anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan oleh Negara kepada Kemendikbud Ristek yang ditengarai menguntungkan shadow organization.

P3N mendesak Presiden Jokowi agar mencopot Menteri Nadiem karena dinilai melakukan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme serta meloloskan sejumlah kebijakan tanpa payung hukum yang jelas.