TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Agung Baskoro berbicara soal pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief.

Seperti diketahui, Andi Arief yang menyebut Anies sebentar lagi akan masuk penjara, serta perihal tiga ketua umum KIB yang berpotensi dikriminalisasi. 

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) menilai pernyataan melalui video Andi Arief ini merupakan bentuk pengalihan isu Partai Demokrat.

Agung menyarankan, Partai Demokrat lebih baik mengambil sejumlah langkah ini, satu di antaranya adalah segera mengumumkan koalisi dengan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Segera meresmikan koalisi dengan Nasdem dan PKS tanpa harus menyodorkan AHY sebagai harga mati,” kata Agung Baskoro saat dihubungi, Selasa (27/9/2022).

Sebab, lanjut dia, jika tidak segera mengumumkan koalisi dengan NasDem dan PKS, maka Demokrat bisa kembali kehilangan momentum, layaknya Pemilu pada dua periode lalu.

“Padahal 2024 menjadi fase krusial bagi Demokrat untuk bertahap bisa menjadi partai besar kembali, setelah 10 tahun 'puasa politik' dari kekuasaan,” ujar Agung.

Selain itu, Agung menambahkan Demokrat juga sebaiknya mendisiplinkan sejumlah kader yang dianggap bermasalah, agar citra partai tetap terjaga.

Kemudian, kata dia, Demokrat seharusnya memberikan argumentasi proporsional dan profesional dan disertai data yang solid dalam memberi pernyataan.

Hal itu sebagaimana dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Sebagaimana sikap AHY yang memaparkan data-data solid saat mengkritik kekurangan Pemerintahan Jokowi baik di parlemen maupun di luar parlemen,” kata Agung.

Baca juga: Pernyataan Video Andi Arief Bentuk Pengalihan Isu Partai Demokrat dan Tidak Rasional

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro sebelumnya menyebutkan bahwa pernyataan andi arief ini tidak rasional.

“Pernyataan ini lebih kuat dimensi emosional ketimbang rasionalnya,” kata Agung Baskoro saat dihubungi, Selasa (27/9/2022).

Agung menilai pernyataan Andi Arief ini merupakan bentuk pengalihan isu setelah Partai Demokrat diserang bertubi-tubi oleh koalisi pemerintah dari beragam sisi.

“Baik soal kinerja miring SBY di masa lalu, kemudian terkait ambisi AHY maju pilpres, dibahasnya oknum-oknum kader demokrat yang bermasalah secara hukum hingga sekarang,” ujarnya.

Pasalnya, menurut Agung, ada banyak kader dari Partai Demokrat yang terseret perkara hukum. 

Teranyar, salah satu politisi Partai Demokrat yang juga Gubernur Papua, Lukas Enembe ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi sebesar Rp1 miliar. 

“Sehingga, Andi Arief perlu merespon situasi ini dengan mengalihkan perhatian publik, ke sosok Anies maupun para ketum KIB (Koalisi Indonesia Bersatu),” lanjut Agung.

Alasannya, lanjut dia, agar sejumlah pihak yang disebut baik Anies Baswedan maupun para ketua umum partai di KIB semakin sadar dan memawas diri

“Agar pernyataan yang disampaikan oleh Andi Arief sebatas kata-kata bukan fakta hukum,” tuturnya.

Diketahui, beredar sebuah video di jejaring sosial WhatsApp, Senin (26/9/2022).

Dalam video tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menyoroti soal adanya wacana pemilu 2024 yang hanya menyajikan dua pasangan calon presiden - wakil presiden.

Wacana itu tersiar kata dia, setelah adanya rencana pembentukan koalisi dari berbagai partai politik termasuk Partai Demokrat.

Bahkan kata dia, Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mendengar keluhan itu dari seluruh pimpinan partai politik kecuali PDIP.

"Silakan saja mau dimuat, muatlah, SBY bukan orang sembarangan. Informasinya kualitasnya dia cek satu per satu. Dia sudah ketemu semua pimpinan partai kecuali PDIP, Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasang. Lalu dia melakukan pengecekan kepada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden (Jokowi). Pak Presiden hanya mau dua calon," kata Andi dalam video tersebut.

"Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau dua calon," sambungnya.

Dirinya juga turut menyinggung soal potensi Ketua DPR RI Puan Maharani yang akan maju sebagai calon presiden.

Kata Andi Arief, jika memang nantinya PDIP mencalonkan Puan Maharani sebagai Capres, sejatinya setiap pihak manapun berani untuk melawan Puan.

Sebab, setiap parpol merasa yakin menang jika harus berhadap dengan Ketua DPP PDIP tersebut.

Hanya saja, keberanian itu akan dikendalikan ketika lawan politik dari PDIP ditangkapi dan petinggi partai politik diancam.

Hal itu didasari karena adanya dugaan penggerakan penegak hukum meski tidak dijelaskan secara rinci apa maksud dari ungkapannya itu.

"Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani, lha kan semua orang berani melawan Puan Maharani. Tetapi kalau ditangkap-tangkapin, pimpinan partainya diancam, ya itu yang tidak boleh," tuturnya.

"Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang membuat Puan Maharani menang, semua ditangkapi aja. iya itu kan?" sambung Andi.

Tak hanya itu, Andi juga turut menyinggung soal adanya sinyal dari beberapa partai politik yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres.

Kata dia, kemungkinan itu sulit terjadi, karena Gubenur DKI Jakarta tersebut dinyatakan Andi Arief akan dipenjara.

" 'Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara.' Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau enggak nurut, tinggal masuk penjara aja itu. Jahat bukan?" tukas nya.

Klarifikasi Andi Arief

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief pun sudah mengklarifikasi terkait beredarnya video tersebut.

Menurut dia, video berdurasi 01.50 menit yang beredar itu bukanlah untuk konsumsi publik, melainkan hanya untuk internal Partai Demokrat.

"Sehubungan dengan beredarnya video wawancara saya, mohon untuk tidak dikutip. Pertama, itu buat internal," kata Andi Arief saat diklarifikasi Tribunnews.com, Senin (26/9/2022).

Tak hanya itu, Andi Arief juga menyatakan, kalau video yang beredar bukanlah format asli.

Melainkan, sudah ada beberapa part yang dihilangkan sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

"Kedua, ada beberapa bagian yang dipotong dan bisa membuat salah paham," ucap dia.