Laporan Wartawan TRIBUN-VIDEO.COM, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto sudah 100 hari memimpin Kementerian tersebut. 

Dalam 100 hari tersebut, Kementerian ATR/BPN mematangkan konsep digitalisasi sertifikat tanah, agar pembuatan sertifikat semakin cepat prosesnya dan dapat dilakukan di mana saja.

Hal tersebut dinyatakan Juru Bicara Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hari Prihatono di kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Petogogan, Jakarta Selatan, Senin (26/9/2022).

Hari Prihatono mengatakan, kendala dalam pematangan konsep digitalisasi sertifikat tersebut terletak pada jaringan internet yang masih belum baik di daerah tertentu dan keamanan sistem teknologi informasi yang masih belum dalam bentuk terbaik.

Capaian lainnya, yaitu pembebasan bea untuk sertifikat tanah dan dibukanya pelayanan Kementerian ATR/BPN untuk sertifikasi tanah di akhir pekan.

Bakal Tuntaskan Penerbitan Sertifikat Hingga Berantas Mafia Tanah

Saat serah terima jabatan Menteri ATR/BPN, Rabu (15/6/2022) lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengungkap sederet persoalan yang bakal diselesaikan pada masa jabatannya.

Pertama ialah kasus sertifikat tanah.

Purnawirawan Jenderal TNI ini mengatakan akan menyelesaikan target 126 juta bidang tanah tersertifikasi.

Meskipun, hingga saat ini tanah yang tersertifikasi baru 80 juta bidang.

Program tersebut juga telah berjalan saat Sofyan Djalil menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.

“Itu akan kita terus selesaikan walaupun permasalahan-permasalahan di lapangan tentunya ada, karena bisa juga mereka ada tumpang tindih dan sebagainya,” ujar Hadi saat konferensi pers setelah serah terima jabatan Menteri ATR/BPN, Rabu (15/6/2022).

Terkait tumpang tindih hak milik tanah, Hadi bilang pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan PTPN.

Kemudian, lanjut dia, Badan Pertanahan juga bakal berkoordinasi dengan Perhutani yang berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Oleh sebab itu saya sampaikan tadi adalah saya sama dengan Pak Sofyan Djalil, akan turun ke lapangan, permasalahan di lapangan akan terus kita eliminir supaya mereka juga tidak menemui permasalahan,” kata Hadi.

Lebih lanjut mantan Panglima TNI ini menyampaikan bahwa pihaknya bakal terus berupaya memberantas praktik mafia tanah.

Meskipun, kata dia, Sofyan Djalil menyebutkan bahwa kasus mafia tanah saat ini mulai mereda karena ada kerja sama antara Polri dan Kejaksaan Agung.

Serupa, Hadi pun berencana akan turun langsung ke lapangan untuk melihat lebih dekat situasi yang sesungguhnya.

Itu sebagaimana perintah Presiden Jokowi kepada Hadi agar masyarakat merasakan peran langsung Badan Pertanahan Nasional ini.

“Tidak hanya laporan saja, tapi saya akan menanyakan masyarakat, apakah masih ada masalah mafia tanah, apakah ada yang mengalami kesulitan untuk mengurus sertifikat apakah ada hal yang lain-lain, apakah masih ada konflik, apakah permasalahan-permasalahan apa namanya sewa yang begitu besar, kemudian ada lagi permaslahan-permasalahan pendapatan negara bukan pajak yang terlalu besar,” ujarnya.

Kemudian, Hadi juga berjanji bakal terus berkoordinasi terkait permasalahan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sinergi itu dilakukan dengan Menteri LHK Siti Nurbaya dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono.

“Sudah saya koordinasikan tadi dengan Ibu Siti Nurbaya, kemudian saya juga akan ke lapangan, mana yang prioritas akan juga akan kita urus, sehingga Pak Bambang (Kepala Otorita IKN) bisa segera bekerja pure and clean,” ucap Hadi.(*)