TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu mengharapkan siapapun Presiden terpilih di Pilpres 2024 mau melanjutkan program pembangunan era Presiden Jokowi.

Menurutnya, kecemasan masyarakat menjadi hal yang wajar karena Indonesia tidak memiliki garis besar haluan negara (GBHN).

"Kalau saya siapapun presiden yang terpilih harus mau melanjutkan program pembangunan ini dikalkulasi saja dihitung," ucap Masinton.

Politisi PDIP tersebut menambahkan warisan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sudah seharusnya dihitung dengan kemampuan APBN dan dilanjutkan.

Dia sangat menyayangkan apabila proyek strategis nasional dimangkrakan hanya karena pertimbangan politik.

"Misalnya lagi bandara kalau infrastruktur jalannya belum dibangun saja akses kesana. Kecuali mangkrak karena ada skandal kasus korupsi mark upnya gede seperti Hambalang," urainya.

Lanjutan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Masinton Pasaribu:

Bagaimana Bang Masinton melihat kegalauan orang apakah nanti yang akan menjadi pemimpin kita ke depan bisa melanjutkan project-project besar yang sudah dilakukan seperti IKN dan Kereta Cepat Jakarta Bandung?

Ini konsekuensi karena kita tidak memiliki garis besar haluan negara (GBHN). Maka konsekuensinya seperti ini kita gantungan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pertanyaan masyarakat kan begitu ini nanti bagaimana kalau presiden terpilih dia tidak mau melakukan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Kemudian beberapa proyek strategis nasional dengan alasan defisit apa segala macam dibuat mangkrak.

Hak itu membuat bangsa ini mengalami kerugian lagi sudah kita bangun kemudian berhenti.
Di situ pentingnya pokok-pokok haluan negara agar kesinambungan pembangunan itu dari kepentingan dan keinginan bangsa kita baik dari SDM, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan seterusnya.

Baca juga: Politikus PDIP Masinton Tuding Andi Arief Masih Hidup di Zaman Otoriter

Jadi dia tidak bertumpu pada kemauan subjektif dari suatu pemerintahan tapi seharusnya sudah bertumpu pada program pembangunan kita 25 tahun, 50 tahun bahkan 100 tahun.
Kalau dia terlepas begini semua khawatir, bagaimana nanti IKN, pembangunan waduk dan jalan yang rencana dibangun 20 kilo tapi baru 5 kilo. Kan begitu.

Artinya kecemasan ini jangan dilanjutkan lagi. Itulah mengapa PDIP mendorong pokok-pokok haluan negara menjadi hal yang penting.

Di sisa masa kerja MPR tinggal dua tahun tidak mungkin memasukan GBHN karena nanti dikhawatirkan ada penumpang gelap, gimana ini jadi PPHN mentah?