TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Lembaga survei Charta Politika menunjukkan 57 persen publik menolak wacana pencalonan pasangan Calon Presiden (capres) Prabowo Subianto dengan Calon Wakil Presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi).

Detailnya, sebanyak 57 persen publik menolak wacana ini, sementara 31,2 persen setuju, dan yang tidak tahu sebanyak 11,7 persen.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia (CPI) Yunarto Wijaya saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Tribunnews.com di Jakarta, Senin (26/9/2022).

"Secara faktual juga survei Charta Politika kemarin memperlihatkan, kita uji nih isunya sudah ramai ternyata 57 persen menolak, 31 persen setuju, sisanya belum menentukan pilihan," ujar Yunarto.

"Kalau maju pun kedua sosok ini (Prabowo-Jokowi) yang dikatakan bisa mencegah polarisasi artinya tidak diterima," jelasnya.

Selain itu Yunarto mengatakan secara empiris rupanya Partai Gerindra cenderung menolak wacana Prabowo-Jokowi.

Hal itu, kata dia, terlihat dari beberapa pernyataan kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang cenderung menolak.

"Kalau kita baca secara empiris juga kalau kita coba tafsirkan dari pernyataan misalnya Dasco ya Ketua Harian dari Gerindra cenderung juga menolak," kata Yunarto.

Yunarto juga menuturkan munculnya beberapa spanduk Prabowo-Jokowi di beberapa daerah dianggap Gerindra sebagai bentuk black campaign.

"Artinya mereka merasa dirugikan bukan diuntungkan situasi ini. Itu tafsiran saya dan spekulasi saya mengenai secara empiris ya," ujarnya.

Berikut wawancara lengkap Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia (CPI) Yunarto Wijaya :

Mas Toto bisa elaborasi bahwa ide pasangan Prabowo dan Jokowi agar tidak terjadi polarisasi seperti pilpres 2019?

Yang jelas ini situasi apa yang kita sebut open election 2024.

Open election adalah ketika incumbent tidak bisa maju kembali.