Tribun

DPR RI Sahkan APBN 2023, Anggota Komisi XI Kamrussmad: Waspada dan Fleksibel

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan, APBN 2023 harus memiliki resiliensi di tengah ancaman resesi global 2023.

Editor: Fitriana Andriyani
zoom-in DPR RI Sahkan APBN 2023, Anggota Komisi XI Kamrussmad: Waspada dan Fleksibel
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan laporan pemerintah terkait RUU tentang APBN TA 2023 saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Rapat paripurna tersebut beragendakan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, Kamis (29/10/2022).

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan, APBN 2023 harus memiliki resiliensi di tengah ancaman resesi global 2023.

Kamrussamad juga menekankan APBN 2023 harus waspada, mampu menjaga daya beli dan stabilitas harga.

Dengan demikian, fleksibilitas diperlukan di APBN 2023.

Hal ini diungkapkan Kamrussamad di komplek DPR RI, pada momen sidang Parpurna DPR RI.

"Ketidakpastian global terus meningkat. Konflik geopolitik yang dibarengi dengan kebijakan agresif bank sentral dunia memiliki dampak rambatan yang kompleks. Bahkan, diprediksi resesi dunia bisa lebih dalam daripada 2022. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, ancaman krisis geopolitik China-Taiwan, dan belum mereda sepenuhnya wabah Covid-19, menjadikan eskalasi krisis 2023 kian tinggi," kata Kamrussamad dalam keterangan yang diterima Tribunnews.

Pasalnya, persoalan-persoalan tersebut dapat mengganggu komoditas pangan dan energi yang dampaknya juga sampai ke Indonesia.

Maka dari itu, APBN 2023 harus dipersiapkan agar mampu menyiasati dampak-dampak tersebut.

Baca juga: Ekonomi Global Lagi Sulit, Pesan Jokowi ke Sri Mulyani: APBN Kita harus Dieman-eman

"Semua ini akan berujung pada terganggunya komoditas pangan dan energi. Karena itu, APBN 2023 harus menjadi instrumen untuk menjaga resiliensi dan shock absorber daya beli masyarakat. Waspada tapi tetap fleksibel," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kamrussamad sedikit menyinggung target pemerintah di tahun 2023, salah satunya menekan angka kemiskinan.

"Di 2023 pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di angka 7,5-8,5 persen. Padahal di 2022, tingkat kemiskinan kita masih 9 persen. Untuk menurunkan 1.5 persen bukan hal yang sederhana di tengah gelombang resesi 2023," tegas Kamrussamad.

Target tersebut tentu perlu dibarengi dengan APBN yang menunjang di tahun 2023.

"Oleh sebab itu, bantalan sosial harus selalu disiapkan dengan baik di APBN 2023. Ini penting untuk menjaga konsumsi masyarakat yang masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi kita," pungkasnya.

(*)

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas