TRIBUNNEWS.COM - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyatakan dua perkara yang menjerat Eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo akan digabungkan menjadi satu dakwaan di persidangan.

Seperti diketahui, dalam hal ini Ferdy Sambo menjadi tersangka untuk dua perkara. 

Yakni dugaan pembunuhan berencana serta obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. 

Barita Simanjutak, Ketua Komisi Kejaksaan RI mengatakan dua perkara yang digabungkan menjadi satu surat dakwaan tersebut merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Hal tersebut didasari pada ketentuan Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Karena ini rangkaian peristiwanya ada berkaitan dengan pembunuhan berencana, tentu secara teknisnya penggabungan dalam rangka efisiensi dan efektivitas itu adalah kewenangan penuntut yang diatur oleh KUHAP," kata Barita, dalam program Kabar Siang tvOneNews, Kamis (29/9/2022). 

Baca juga: Ferdy Sambo Cs Bakal Dilimpahkan ke Jaksa Senin 3 Oktober 2022, Putri Candrawathi Tak Siap Ditahan

Barita menilai, dengan digabungnya dua perkara tersebut nantinya akan memperberat ancaman hukuman Ferdy Sambo. 

Sebab, akan ada dakwaan yang bersifat kumulatif yang tentunya akan memperberat tuntutannya. 

"Obstraction of justice dalam kasus ini jauh lebih dari sekedar itu, karena ada kaitannya dengan undang-undang ITE terkait perusakan dan penghilangan dokumen elektronik, sebenarnya ini lebih melampaui dari obstraction of justice." 

"Maka dengan adanya kumulasi dakwaan satu dan dakwaan dua, dakwaan satu pembunuhan berencana, dakwaan kedua obstruction of justice, justru itu untuk memperberat sanksi ancaman hukumannya."  

Sebab ada dua dakwaan yang diakumulasikan dalam satu perkara yang dilakuakan oleh tersangka (FS)," tuturnya. 

Baca juga: Penyidik Evaluasi Kesehatan dan Mental Putri Candrawathi Lagi Sebelum Berkas Perkara Diserahkan JPU

Diberitakan sebelumnya, pernyataan mengenai penggabungan dua berkas perkara Ferdy Sambo itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana, Rabu (28/9/2022). 

"Masalah penggabungan perkara kawan-kawan media yang saya hormati penggabungan perkara ini sudah diatur dalam pasal 141 KUHAP."

"Kenapa pasal 141 KUHAP? saya beri penjelasan untuk lebih efektif dalam proses persidangan karena melanggar dua tindak pidana tapi satu tersangka kita gabungkan dalam satu dakwaan," kata Fadil di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (28/9/2022) sebagaimana dilansir Tribunnews.