“Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguji objek sengketa dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil gugatan para penggugat, yaitu asas kepastisn hukum, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik,” kata hakim.

Menurut hakim, asas kepentingan pertimbangan tersebut sudah terjawab, semua permasalahan hukum dalam sengketa ini, yaitu tindakan para tergugat dalam pelaksanaan objek sengketa dari segi kewenangan, substansi maupun prosedur adalah sesuai hukum, yaitu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Menimbang, bahwa karena gugatan para penggugat ditolak, maka para penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan,” ujar hakim.

Dalam permohonannya, para penggugat yang merupakan mantan pegawai KPK meminta PTUN Jakarta untuk menyatakan tindakan pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM terkait pengalihan status pegawai KPK melalui metode asesmen TWK merupakan perbuatan melawan hukum. 

PTUN Jakarta juga diminta agar menghukum para tergugat untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM.

Sejumlah poin rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM adalah meminta memulihkan status dan mengangkat puluhan pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus asesmen TWK menjadi ASN.