Kemendagri Pastikan Kembali Kesiapan Peresmian Pemprov Papua Pegunungan
Kelompok Kerja (Pokja) III Satgas DOB kembali memastikan berbagai persiapan dalam menyongsong peresmian Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) kembali memastikan berbagai persiapan dalam menyongsong peresmian Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Langkah ini dilakukan terutama terhadap perkembangan pemenuhan dukungan pemerintah daerah (Pemda) pada cakupan Provinsi Papua Pegunungan mulai dari sarana dan prasana, anggaran, kebutuhan ASN dan berbagai kebutuhan teknis lainnya.
Ketua Pokja III yang juga Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumule Tumbo, mengatakan salah satu aspek yang harus dipastikan pemenuhannya adalah terkait dukungan anggaran dari Pemda Kabupaten Papua se-Pegunungan.
Dia mengatakan, pelaksanaan perjanjian pemberian hibah yang telah disepakati terus dipantau perkembangannya.
“Kami juga (memastikan) bahwa Pemda Jayawajiya telah menyiapkan kelengkapan kantor antara lain meubelair, mesin fotocopy dan Aset lain sesuai kebutuhan," ujar Sumule dalam siaran pers, Kamis (6/10/2022).
Sumule menuturkan, Satgas Pengawalan DOB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Bupati Jayawijaya, Bupati Yahokimo (Ketua Asosiasi Bupati pegunungan), Ketua DPRD Jayawijaya, Sekretaris Daerah, kapolres Jayawijaya, Kapolres Yahokimo, Dandim 1702 Jayawijaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Se-Papua Pegunungan.
Rakor tersebut antara lain membahas jumlah OPD , sarana dan prasarana, serta ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Sumule berharap, minggu ini dukungan berbagai kebutuhan tersebut dapat terpenuhi sekitar 80 hingga 90 persen.
Baca juga: Kemendagri: Rumah Pj Gubernur dan PJ Sekda Papua Pegunungan Gunakan Sistem Sewa
Dengan begitu, Satgas Pengawalan DOB nantinya tinggal memfinalisasi sejumlah aspek yang dinilai masih belum terpenuhi.
Upaya ini diharapkan dapat membantu percepatan persiapan peresmian Provinsi Papua Pegunungan.
