Sekjen PDIP Soroti Kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang Kerap Berbeda dengan Presiden Jokowi
Sekjen PDIP Hasto mengatakan pihaknya lebih memilih berkonsentrasi menyesaikan berbagai permasalahan bangsa.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan ada kontradiksi dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, khususnya oleh parpol yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, banyak kebijakan Anies Baswedan yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan mengenai pernyataan Partai Nasdem yang menilai Hasto dan PDIP terlalu mengkritisi Anies, tak pernah mengkritik elite lain seperti Prabowo Subianto.
“Kalau kita lihat persoalannya adalah berbagai kebijakan Pak Anies berbeda dengan Presiden Jokowi,” kata Hasto di Yogyakarta, Senin (10/10/2022).
Baca juga: Jokowi Langsung Minta Heru Budi Hartono Tangani Banjir dan Macet di Jakarta
Lebih lanjut, Hasto memberikan contoh.
Terhadap pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, Presiden Jokowi melakukannya karena perspektif geopolitik.
Sementara Anies ingin tetap mempertahankan ibu kota di Jakarta.
“Ini kan dua hal yang berbeda, sehingga melahirkan kontradiksi ketika ada salah satu partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi mengusung Pak Anies yang dari sisi kebijakannya berbeda dengan Presiden Jokowi. Dalam penanganan banjir juga berbeda, dan lain-lain,” beber Hasto.
Ketika ditanya lebih jauh mengenai bakal capres PDIP ke depan, Hasto mengatakan pihaknya lebih memilih berkonsentrasi menyesaikan berbagai permasalahan bangsa.
Saat ini, tengah menghadapi tekanan global, dimana situasi Pandemi belum sepenuhnya pulih.
Sehingga bagi PDIP, seluruh kerja kepartaian, dan pemerintahan Presiden Jokowi, harus fokus mempercepat kinerja pemulihan ekonomi untuk rakyat.
“Sehingga pemilu nanti 2024 dilaksanakan dalam suasana yang kondusif. Itu skala prioritas bagi PDI Perjuangan,” ucap Hasto.
“Politik itu tidak boleh kehilangan konteks. Rakyat memerlukan perbaikan ekonomi. Itulah cara bertindak PDI Perjuangan. Urusan capres-cawapres, masih ada waktu, sampai Oktober tahun depan,” tegasnya.
