Hendrar Prihadi Jadi Kepala LKPP, Presiden Minta RUU Pengadaan Barang dan Jasa Disahkan Sebelum 2024
Hendrar dipilih sebagai Kepala LKPP karena Jokowi telah mengikuti rekam jejak Hendrar sejak lama yakni menjabat Wali Kota Semarang 2 pereode
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo(Jokowi) melantik Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta, Senin (10/10) pagi.
Presiden mengatakan Hendrar dipilih sebagai Kepala LKPP karena telah mengikuti rekam jejak Hendrar sejak lama.
“Wali Kota Semarang dua periode saya mengikuti rekam jejaknya juga kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola sebuah organisasi,” kata Jokowi.
Presiden berharap LKPP dapat terus memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengelolaan barang dan jasa di LKPP mencapai ratusan bahkan ribuan triliun.
Baca juga: Pengangkatan Hendrar Prihadi Disebut untuk Muluskan Gibran Maju ke Pilgub Jateng
“Yang penting sistem nya terus diperbaiki sehingga ruang-ruang untuk utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan,” katanya.
Selain itu Presiden berharap Hendrar dapat memperbanyak produk-produk UMKM masuk ke dalam e-catalog pusat maupun daerah.
Dengan seperti itu akan semakin banyak produk UMKM yang terserap sehingga gerakan cintai produk dalam negeri nanti betul-betul terimplementasikan dalam hal belanja pemerintah BUMN, dan daerah,” pungkasnya.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi usai pelantikan mengatakan bahwa ia mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan e-catalog.
"Turunannya ada turunan untuk e-catalog, kemudian pembuatan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di pemda, mempercepat proses perizinan maupun supportingnya atau bahkan yang hari ini juga sedang gencar-gencarnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat provinsi maupun daerah untuk menggerakkan fasilitas-fasilitas UMKM," kata Hendrar.
Dirinya memastikan akan berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga khususnya di bawah Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
"Tidak kalah penting juga tadi beliau menyampaikan ada upaya untuk sebuah RUU Pengadaan Barang dan Jasa yang akan ditargetkan sebelum 2024 sudah harus disahkan," kata dia.
"Itu rencana-rencana ke depan dan kami akan terus melakukan konsolidasi walaupun Pak Annas (Azwar Annas) sudah melakukan hal yang sangat baik di LKPP, kami akan terus komunikasi dan konsolidasi dengan internal supaya tim ini kompak untuk bisa melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berada di Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Apa Itu LKPP? Lembaga Pemerintah yang Saat Ini Dikepalai oleh Hendrar Prihadi
Hendrar Prihadi juga menegaskan penunjukan dirinya sebagai Kepala LKPP tidak ada hubungannya dengan persiapan untuk Pilgub DKI 2024. "Enggak ada hubungannya. enggak ada tanggapan dan kita enggak pernah diskusi tentang itu. Diskusi kita untuk memajukan ekonomi yang ada di bangsa kita lewat LKPP," kata Hendrar. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP, dikatakan Hendrar, menitipkan pesan agar Hendrar hati-hati dI LKPP.
"Itu duitnya banyak di situ, Jadi kamu mesti hati-hati. harus taat asas. Kalau perlu matanya ditutup jangan tergoda hal-hal yang lain. Itu tadi pesannya saya akan junjung tinggi integritas," kata Hendrar.
Hendrar juga bicara bagaimana kedekatan dirinya dengan Presiden Jokowi. Dia menyebut bahwa mereka sama-sama dari Jawa Tengah.
Saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo, Hendrar menjabat Wakil Wali Kota Semarang dan juga pelaksana tugas Wali Kota Semarang. "Waktu itu beliau nyalon presiden. Kita jadi bagian dari timnya. jadi insya allah ya enggak ngerti banyak tentang beliau, tetapi saya ada pemahaman karakter beliau yang tidak terlalu banyak dalam berkenalan tapi InshaAllah kami profesional," pungkasnya.(Tribun Network/fik/den/wly)