NasDem Tanggapi Pernyatan Hasto Soal Pencapresan Anies: Siapa Dia, Memangnya Dia Presiden?
Hermawi Taslim menegaskan NasDem berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2024.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut deklarasi Anies Baswedan sebagai capres mengganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah ekonomi.
Hermawi Taslim menegaskan NasDem berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2024.
Hermawi mengaku heran dengan beberapa pihak yang mendesak NasDem agar keluar dari kabinet Jokowi-Ma'ruf setelah mendeklarasikan Anies.
Hermawi menuturkan pencapresan Anies tak memiliki kaitan dengan pemerintahan Jokowi.
"Kemudian kalau ada lagi suara-suara yang mengatakan NasDem harus keluar dari kabinet, apa relevansinya? Kita kan berkomitmen mengawal kabinet Jokowi-Ma'ruf sampai 2024, itu sampai berkahir," kata Hermawati saat dihubungi, Senin (10/10/2022).
Ia lalu menyinggung partai politik (parpol) yang dulunya menjadi lawan politik NasDem dan PDIP namun tak dipersoalkan Hasto.
"Kenapa yang tidak berkeringat tidak dipersoalkan? Kenapa partai-partai yang selama ini ada di seberang, dulu lawan kita kenapa mereka tidak dipersoalkan?" tanya Hermawi.
Baca juga: Survei LSI Denny JA: Konstituen Partai Nasdem, Demokrat, PKS, dan PPP Cenderung Pilih Anies-AHY
Hermawi lantas mempertanyakan kapasitas Hasto mengkritisi keputusan NasDem mendeklarasikan Anies lalu mengganggu konsentrasi pemerintah.
"Mengganggu jalannya pemerintahan, memang yang ngomong itu orang siapa? Siapa dia? Memangnya dia presiden? Memang dia wakil presiden? Enggak ada relevansinya menurut saya," ucapnya.
Baca juga: Politisi Nasdem Sebut Ada yang Iri Dengki, Munculnya Sebutan Nasdrun Usai Deklarasi Anies Capres
Menurut Hermawi, hingga saat ini pemerintah belum menyatakan merasa terganggu atas deklarasi tersebut.
"Ini terbukti sekarang tidak ada pemerintah merasa terganggu," ungkapnya.