BRWA dibentuk pada 2010 oleh Kasmita Widodo alias Dodo, bersama Sekretaris Jenderal AMAN kala itu, Abdon Nababan.

“Saya dulu bersama bang Abdon Nababan dkk, waktu itu masih di JKPP, Koordinator Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. Waktu itu Bang Abdon sebagai Sekjen AMAN. Jadi bersama Sekjen AMAN kita membentuk BRWA di 2010,” kata Dodo.

Sejak pertama berdiri hingga saat ini, BRWA telah meregistrasi sebanyak 20 juta hektar wilayah di seluruh Indonesia untuk mendukung masyarakat adat memiliki peta-peta wilayah adat yang tervalidasi lengkap datanya, sehingga menjadi dasar untuk pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat.

BRWA bergerak pada level komunitas, sehingga pemetaan wilayah tidak dilakukan secara langsung. Kendati demikian, yayasan ini turut menyiapkan standarisasi, memvalidasi peta wilayah adat sehingga menjadi dokumen untuk pengakuan bagi pemerintah daerah.

BRWA juga bekerja di tingkat kabupaten untuk membantu pemda-pemda yang memiliki program atau mandat untuk proses pengamuan masyarakat adat dan wilayah adatnya.

“Jadi kita bikin pedoman mentraining panita masyarakat hukum adat di kabupaten, sehingga mereka punya dokumen yang bisa dijdikan penetapan pengakuan masy hukum adat oleh bupati.”

“Di kementerian kita banyak bekerja dengan KLHK untuk pejabat untuk hutan adat,“ ucap Dodo.

Menanggapi hal tersebut Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN mengatakan. “Kami mengapresiasi Pemerintah Daerah Kab. Jayapura atas pengusulan Hutan Adat ini, yang harus dipastikan adalah KLHK segera mengeluarkan SK Hutan Adat sesuai dengan usulan dari Masyarakat Adat dan Pemda Jayapura, jangan dimutilasi!. KLHK jangan menunda, mempersulit dan menggantung proses pengakuan ini".

"Jangan sampai hanya berakhir pada usulan lalu kemudian klaim sebagai capaian seperti yang terjadi sebelumnya”. Tegas Rukka Sombolinggi.