Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami perintah dari salah satu pejabat di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau untuk mempercepat pengurusan perpanjangan hak guna usaha (HGU) dari pihak swasta yang sudah memberi uang.

Hal itu didalami tim penyidik lewat sejumlah saksi yang diperiksa di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, Selasa (11/10/2022).

"Seluruh saksi penuhi panggilan tim penyidik dan didalami pengetahuannya antara lain dugaan adanya arahan dari salah satu pejabat di Kanwil BPN Riau yang terkait dengan perkara ini untuk mempercepat pengurusan perpanjangan HGU dari pihak swasta yang telah memberikan sejumlah uang," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (12/10/2022).

Namun, juru bicara berlatar jaksa itu enggan mengungkap pihak swasta yang telah memberikan uang.

Adapun identitas para saksi yang diperiksa antara lain, Dwi Handaka Purnama, Kabid Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau; Oka Pratama, PNS/Analis Pengukuran dan Pemetaan Kanwil Provinsi Riau; R Ahmad Saleh Mandar, pensiunan PNS (Kabid Survey Pengukuran Pemetaan Kanwil Provinsi Riau tahun 2016-2019; Umar Fathoni, Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau; dan Indrie Kartika Dewi, Fungsional Penata Pertanahan Muda Kanwil BPN Provinsi Riau.

Baca juga: KPK Geledah Kanwil BPN Riau, Temukan Dokumen Pengajuan dan Perpanjangan HGU Sawit

Kemudian, Masrul, PNS/Penata Pertanahan Muda pada Kanwil BPN/ATR Provinsi Riau; Desi Ekawati, PNS pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau; MHD Khoiril, Pegawai Honorer pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran; Rijal Ariq, Administrasi Umum Kanwil BPN Provinsi Riau; dan Roby Atthariq, PPNPN bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran seksi Hubungan Tanah Kumonal dan PPAT pada Kanwil BPN/ATR Provinsi Riau.

KPK meningkatkan kasus dugaan suap pada Kanwil BPN Provinsi Riau ke tahap penyidikan.

Sejurus dengan itu, lembaga antirasuah itu juga menetapkan sejumlah tersangka.

Demikian diungkapkan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/10/2022).

Penyidikan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari kasus suap terkait izin HGU sawit yang menyeret eks Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

"KPK melakukan penyidikan baru yaitu dugaan korupsi berupa suap dalam pengurusan perpanjangan HGU oleh pejabat di Kanwil BPN Provinsi Riau. KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka," kata Ali.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari aparat penegak hukum, KPK menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan suap ini.

Mereka adalah Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir, pemilik Hotel Adimulia Frank Wijaya, dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.