TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah terus menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) yang ditujukan untuk membantu meringankan beban masyarakat terhadap tekanan kenaikan harga BBM.

Namun sayangnya, jumlah BLT BBM yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan besaran yang sudah ditentukan pemerintah alias dipotong oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Terkait beredarnya kabar pemotongan dana BLT yang diberikan kepada masyarakat ini, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani pun mengaku sangat prihatin.

“Kami sangat prihatin mendengar kabar-kabar bahwa di berbagai daerah mulai ada pemotongan-pemotongan terhadap dana BLT yang diberikan kepada masyarakat terkait BLT BBM,” ungkapnya.

Menurut Christina, tindakan pungutan liar yang dilakukan oknum-oknum tersebut tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, jumlah dana BLT BBM yang disalurkan ke masyarakat telah dianggarkan pemerintah secara khusus.

“(BLT BBM) Ini sesuatu yang dianggarkan oleh pemerintah secara khusus untuk membantu masyarakat, meringankan beban mereka atas kenaikan harga BBM. Kalau kemudian ada oknum yang memotong dengan berbagai macam alasan, mau itu iuran kegiatan ataupun partisipasi lainnya, ini tidak bisa dibiarkan,” jelas wakil rakyat dari fraksi Partai Golkar ini.

Senada dengan itu, politisi Partai Golkar lainnya, Dave Laksono juga mengungkapkan bahwa segala macam bentuk korupsi seperti pemotongan BLT BBM ini harus ditindak tegas.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, Partai Golkar terus mengawal penyaluran BLT BBM ke masyarakat agar jangan ada tindak penyelewengan maupun pemotong dana BLT yang semestinya diterima masyarakat secara penuh.

“Partai Golkar telah berkomitmen memberangus segala macam bentuk korupsi yang ada di dunia khususnya di Nusantara dan juga kita harus melayani masyarakat secara optimal dan memberikan hak-hak mereka sepenuhnya tanpa ada potongan secuil pun,” pungkas Dave dikutip dari kanal YouTube G24 Channel.