TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta lembaga terkait untuk mengedepankan kearifan lokal dalam kebijakan penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Demikian diutarakan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya, pada diskusi daring bertema Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB)  yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (12/10/2022).

"Pengurangan risiko bencana dengan memanfaatkan kearifan lokal dapat dilakukan dengan dukungan pemahaman menyeluruh para pemangku kepentingan, masyarakat dan sejumlah lembaga, terkait bencana dan berbagai dampaknya," kata Lestari Moerdijat.

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu menghadirkan sejumlah pembicara berkompeten.

Baca juga: BNPB Akui Masih Banyak Kekurangan dalam Penanganan Bencana

Diantaranya Hj. Sri Wulan, S.E. (Anggota Komisi VIII DPR RI), Ratna Susianawati (Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA RI), Dr. Ir. Agus Wibowo, M. Sc. (Direktur Pengembangan Strategi Penanggulanagan Bencana BNPB), Dr. Doni Yusri (Kepala Pusat Studi Bencana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor/ LPPM IPB) dan Dr. Djati Mardiatno, M.Si, (Kepala Pusat Studi Bencana Alam /PSBA Universitas Gadjah Mada).

Hadir pula Dicky Chresthover Pelupessy, Ph.D (Wakil Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia/MPBI) dan Trimalaningrum (Direktur Yayasan Skala Indonesia) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, saat ini terdapat sejumlah isu penting terkait pengurangan risiko bencana (PRB) seperti antara lain perencanaan, logistik, kompetensi masyarakat lokal dan yang terpenting menciptakan kultur kesiapsediaan.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat pemanfaatan kearifan lokal, kebijakan publik yang memadai dan pola hidup masyarakat yang ramah lingkungan bisa menjadi penentu dalam pengurangan risiko bencana.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat dengan berkurangnya risiko bencana berarti mendukung kemajuan dalam upaya penanggulangan bencana.

Untuk mewujudkan hal itu, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, diperlukan komitmen yang kuat dari setiap anak bangsa.

Direktur Pengembangan Strategi Penanggulanagan Bencana BNPB, Agus Wibowo mengungkapkan Indonesia adalah wilayah rawan bencana yang berisiko tinggi.

Menurut Agus berdasarkan pengalaman yang ada, bencana adalah suatu peristiwa yang berulang, sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami sejarah suatu wilayah.

Penyebab bencana, ujar Agus, karena adanya potensi bahaya dan kerentanan di suatu wilayah. Kerentanan muncul, tambah dia, biasanya karena infrastruktur yang ada tidak memadai dalam menghadapi potensi bencana.

Sebagai contoh, ungkap Agus, kawasan rawan banjir, namun masih banyak pemukiman di tepi sungai atau di kawasan rawan gempa, tetapi rumahnya tidak didesain tahan gempa.