Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Forum Kabah Membangun (FKM) Habil Marati menyebut adanya rencana mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa untuk menyelamatkan partai dalam meningkatkan elektabilitas.

Adapun upaya itu kata Habil salah satunya yakni dengan mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan salah satunya keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN dan PPP.

Hanya saja upaya itu urung terlaksana karena ternyata PPP melengserkan Suharso sebagai ketua umum.

"Maka harus keluar satu KIB, Suharso mempersiapkan itu. Rupanya Suharso sudah dikudeta duluan. ini menunjukkan PPP itu rapuh secara struktural karena kader-kader yang ada sekarang ini kurang memahami karakter PPP," kata Habil saat jumpa pers di kawasan TMII Jakarta Timur, Jumat (21/10/2022).

Baca juga: KIB Belum Umumkan Capres 2024, PAN, PPP, dan Golkar Kompak Putuskan Capres pada Chapter Terakhir

Suharso kata Habil, melihat potensi Anies Baswedan untuk meningkatkan elektabilitas partai itu setelah bekerjasama dengan beberapa lembaga survei.

Di mana dari kesimpulan para lembaga survei itu menyatakan, jika elektabilitas PPP ingin diselamatkan pada pemilu mendatang maka harus mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

"Kesimpulannya dari Eep Saefullah (CEO PolMark Indonesia) dan Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik) ini PPP kalau mau selamat harus mendukung Anies Baswedan," kata Habil.

Sebelumnya, Forum Kakbah Membangun (FKM) berencana menggelar deklarasi untuk mendesak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Bacapres) 2024.

Baca juga: Wakil Ketua Umum PPP: Kalau Ada yang Bilang KIB Bakal Bubar, Itu Pasti Suara dari Luar

Ketua FKM Habil Marati mengatakan, desakan itu berawal karena pihaknya merasa khawatir dengan elektabilitas partai yang kian merosot.

Sebagai informasi, FKM ini merupakan bentukan para mantan anggota DPR RI dari fraksi PPP yang menyatakan ingin menolong partai berlogo Kakbah itu lolos parlemen threshold dalam pemilu mendatang.

Habil mengatakan, merosotnya elektabilitas partai itu terjadi sejak orde baru (orba) sampai zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdampak pada suara PPP yang semakin susah diterima oleh konstituen.

Di mana pada akhir-akhir Orde Baru yaitu di Pemilu 1997 perolehan suara PPP mencapai 89 kursi, saat ini setelah lima kali mengikuti Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 hanya memperoleh 19 kursi atau hanya setara 4,52 persen dalam artian hanya lebih sedikit dari Parlemen Threshold yakni 4 persen.

Baca juga: PPP NTT Sepakat Usung Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024, Ini Pertimbangannya

"Oleh karena itu, FKM yang digagas oleh mantan-mantan anggota DPR dari PPP gelisah bahwa kita pelajari gerakan dari LSI nya itu turun ke angka 4,52 persen. Ini apa yang terjadi," kata Habil kepada awak media saat jumpa pers di kawasan Jakarta Timur, Jumat (21/10/2022).