TRIBUNNEWS.COM - Tujuh mantan Kapolri beramai-ramai mendatangi Mabes Polri pada hari ini, Kamis (27/10/2022).

Mantan Kapolri tersebut adalah Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal (Purn) Roesmanhadi, dan Jenderal (Purn) Chaerudin Ismail, Jenderal (Purn) Tan Sri Dai Bachtiar, Jenderal (Purn) Soetanto, Jenderal (Purn) Timur Pradopo, dan Jenderal (Purn) Badrodin Haiti.

Kedatangan para mantan Kapolri karena rasa keprihatinan atas beragam peristiwa besar yang dialami Polri belakangan ini, seperti kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Poli, Ferdy Sambo.

Lalu ada juga tragedi Kanjuruhan, hingga kasus narkoba yang menyeret mantan Kapolda Jatim, Irjen Teddy Minahasa.

Menurut Dai Bachtiar, ia bersama mantan Kapolri lainnya datang ke Mabes Polri karena merasa terpanggil.

Terlebih dengan situasi Polri yang memprihatinkan setelah dilanda beragam peristiwa besar.

Baca juga: Sejumlah Mantan Kapolri Sambangi Mabes Polri, Ada Apa?

"Jadi kehadiran kami para purnawirawan Polri ini terpanggil tentu dengan situasi yang kita sama-sama prihatin adanya peristiwa," kata Dai dilansir Kompas.com, Kamis (27/10/2022).

Lebih lanjut Dai menyebut jika pertemuan antara mantan Kapolri ini sebenarnya rutin dilakukan.

Namun khusus pertemuan hari ini, dilakukan untuk memberi masukan soal beragam peristiwa yang dialami Polri akhir-akhir ini.

Dai menuturkan, ia bersama mantan Kapolri lainnya ingin memberikan dorongan semangat, spirit bagi Polri agar bisa tabah dan berpikir rasional dalam menghadapi situasi ini.

Baca juga: Tutup Dikreg Sespim, Kapolri: Kita Sedang Diuji, Mau Jadi Emas 24 Karat atau Bagian yang Lebur

"Pada pertemuan kali ini memang ada sesuatu yang kita ingin berikan masukan, terutama kepada peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi."

"Tentu kami memberikan dorongan semangat, spirit, bagi mereka untuk tabah dan juga berpikir rasional untuk menghadapi situasi ini," terang Dai.

Selain itu saat ini tingkat kepercayaan masyarakat ke Polri juga semakin menurun.

Baca juga: Kapolri Larang Anggotanya Gaya Hidup Mewah: Misalkan Bupati Pakai Innova, Samakan Saja!

Survei Populi Center: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polri Babak Belur di Angka 53,8 Persen

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Survei Populi Center menunjukan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) babak belur di angka 53,8 persen.

Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar mengatakan angka kepercayaan publik terhadap Polri terjun bebas dibandingkan Juli dan Maret.

Penyebabnya adalah dampak dari gonjang ganjing di kepolisian, misalnya terkait tragedi Kanjuruhan, kasus Ferdy Sambo hingga Teddy Minahasa.

"Itu juga berdampak pada tingkat nilai, atau menurunkan nilai dari kinerja Kepolisian. Yang tadinya antara 6 dan 7, menjadi 5, dibawah 6."

Baca juga: Kapolri Instruksikan Tangkap Anggota Polisi yang Lakukan Pungli, Termasuk yang Mencatut Namanya

"Misalnya kalau kita bikin 1-5 itu buruk, 6-10 itu baik, Kapolri itu dibawah 6, dan itu kategorinya buruk," kata Usep pada diskusi rilis hasil survei 'Evaluasi Tiga Tahun Kinerja Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin dan Dinamika Politik Menjelang Pemilu Tahun 2024', di Kantor Populi Center, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Meski demikian, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf naik, meskipun terjadi persoalan-persoalan di Kepolisian RI.

Populi menilai hal ini karena antisipasi-antisipasi di pemerintahan yang dinilai baik oleh masyarakat.

Misalnya dalam konteks Kanjuruhan, dengan cepat Presiden Jokowi bertemu dengan FIFA.

Lalu kemudian membentuk tim pengungkap fakta (TGIPP) yang kemudian itu juga menghasilkan rekomendasi yang bagus.

Baca juga: Kompolnas: Anggota Polri Harus Satu Komando di Tangan Kapolri

"Jadi masyarakat dengan melihat antisipasi dari tindakan pemerintah itu tidak menurunkan tingkat kepuasan dari kinerja Jokowi - Ma'ruf," kata Usep.

Lalu dalam konteks Ferdy Sambo, Populi menilai dengan cepat Presiden Jokowi mengundang kepolisian untuk memperbaiki kinerjanya dan memberikan teguran yang agak keras.

Menurut Usep, hal itu meyakinkan masyarakat agar pemerintah secara cepat mengambil tindakan yang baik, walaupun ada juga beberapa aktivitas-aktivitas pemerintah yang berpotensi menurunkan kepuasan.

"Jadi masyarakat menilai ketika ada persoalan-persoalan di Polri, Presiden atau pemerintahan cepat mengantisipasi itu. Penilaian buruknya bukan ke presiden tapi ke lembaga itu," ujarnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Larasati Dyah Utami)(Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)