TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri the 30th Annual Congress of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF 30) di Thailand.

Pada kegiatan tahunan forum parlemen negara-negara kawasan Asia-Pasifik itu, Puan Maharani berbicara soal peningkatan kesetaraan gender di Indonesia.

Kehadiran Puan Maharani yang memimpin delegasi parlemen Indonesia di Bangkok disambut oleh Wakil Ketua I DPR Thailand, Suchart Tancharoen dan Duta Besar LBPP Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Merangkap UNESCAP, Rachmat Budiman.

APPF ke-30 digelar mulai tanggal 26 sampai 29 Oktober 2022 di Gedung baru Parlemen Thailand di Bangkok yang mengambil konsep green building.

Sebelum APPF dibuka, Puan Maharani mengikuti forum khusus bagi anggota parlemen perempuan Asia-Pasific bertajuk ‘Memberdayakan Perempuan untuk Mengatasi Krisis di Masa Depan’.

Puan Maharani yang mendapat kesempatan berbicara dalam forum ini menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Majelis Nasional Kerajaan Thailand sebagai tuan rumah penyelenggaraan APPF ke-30.

Menurutnya pertemuan anggota-anggota parlemen perempuan sangat penting mengingat saat ini dunia sedang menghadapi tantangan besar di mana situasi global terus menjadi lebih kompleks.

“Dan perempuan tetap rentan ketika dunia mengalami krisis di masa depan. Diperlukan upaya bersama untuk memperkuat ketahanan perempuan agar dapat bertahan menghadapi krisis di masa depan,” kata Puan, dalam keteranganny, Rabu (26/10/2022).

“Sebagai anggota parlemen, kita perlu menekankan bahwa kekuatan perempuan adalah tanggung jawab kita. Perempuan harus menjadi 'agen perubahan', di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya,” lanjutnya.

Puan menegaskan, diperlukan peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di politik dan lembaga publik, termasuk di pemerintahan dan parlemen.

Sebab, perempuan dapat memperkaya perspektif kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

“Keterlibatan perempuan akan membawa proses yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Kita juga tidak boleh mengabaikan peran perempuan untuk pembangunan global dan regional termasuk di Asia-Pasifik,” kata Puan.

Baca juga: Puteri Komarudin, Legislator Milenial yang Peduli Isu Sosial dan Kesetaraan Gender

Kendati demikian, mantan Menko PMK ini menyoroti adanya berbagai tantangan mengenai kepemimpinan perempuan di beberapa bagian dunia seperti persoalan budaya dan struktural.

Puan menyebut, hingga  saat ini masih dibutuhkan perjuangan dalam menghadapi sentimen yang berakar budaya terhadap perempuan serta kebijakan yang tidak responsif gender.