Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ingin Indonesia membeli pesawat tempur F-15EX asal Amerika Serikat (AS) meski pembayarannya dilakukan secara bertahap.

Menurut Prabowo, pembayaran secara bertahap mesti dilakukan karena rencana pengadaan F-15EX sangat bergantung pada kemampuan anggaran pertahanan negara.

“Kita jelas minta bahwa kita harus bisa beli dengan istilahnya membayar nyicil begitu, kemampuan kita kan tidak bisa sekaligus. Pemerintah selalu mendahulukan pembangunan ekonomi dan sebagainya,” ujar Prabowo di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022).

Baca juga: Menhan Prabowo Subianto Sebut Negara Bisa Punah Jika Tidak Berinvestasi di Bidang Pertahanan

Prabowo menjelaskan progres pembelian F-15 hingga kini masih dalam tahap negosiasi.

Sementara, Prabowo menyebut pengadaan pesawat tempur Rafale asal Perancis masih lanjut.

“Kita sudah cukup lanjut dengan Rafale dan kita sedang menegosiasi terus dengan pihak lain F-15,” kata Prabowo.

“Tapi, tentunya nanti ini terus negosiasi tergantung yang akan sangat dipengaruhi oleh terms of finance dan mereka tawarkan kepada kita,” tambahnya.

Sebagai informasi, peluang Indonesia untuk mendatangkan F-15EX terbilang cukup terbuka lebar.

Hal itu terjadi setelah Amerika Serikat menyetujui penjualan 36 unit F-15EX dan berbagai peralatan militer lainnya senilai hampir 14 miliar dollar AS atau sekitar Rp 200 triliun kepada Indonesia pada Kamis (10/2/2022).

Bahkan, Amerika Serikat telah memberikan kode khusus bagi Indonesia untuk penggunaan F-15EX yakni F-15IDN.

Anggaran Pertahanan 2023

Dikutip dari Kompas.com, dalam penyusunan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk 2023 yang dilakukan Kementerian Keuangan, porsi Kemenhan memang lebih besar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencapai Rp 98,2 triliun.

Jika merujuk pada alokasi tahun sebelumnya, angka itu menurun 7,8 persen dari anggaran pertahanan 2022 yang mencapai Rp 133,9 triliun.

Sedangkan jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan 2021, rencana alokasi dana untuk sektor pertahanan tetap lebih tinggi 4,5 persen atau sekitar Rp 5,4 triliun.

Anggaran yang bakal diterima Kemenhan pada 2023 akan dibagi untuk enam program utama, yaitu:

• Program dukungan manajemen sebesar Rp 79,1 triliun.
• Program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp 3,72 triliun.
• Program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp 9,55 triliun.
• Program modernisasi Peralatan Utama Sistem Persenjataan (Alutsista), Non Alutsista, dan sarana-prasarana pertahanan sebesar Rp 30,62 triliun.
• Program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp 366,2 miliar.
• Program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 55,5 miliar.

Dengan anggaran sebesar itu, Kementerian Pertahanan juga menetapkan sejumlah target prioritas pada 2023, antara lain:

• Pengadaan amunisi kaliber kecil sebanyak 4 kegiatan.
• Pengadaan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Kapal Angkatan Laut (KAL), alat apung (Alpung), dan kendaraan tempur (Ranpur)/ kendaraan taktis (Rantis) Matra Laut sebanyak 31 unit.
• Pengadaan atau penggantian kendaraan tempur sebanyak 6 unit.
• Dukungan pengadaan Alutsista sebanyak 2 paket, dan pengadaan atau penggantian pesawat udara sebanyak 3 unit.