Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Hasil survei Populi Center menyatakan sebanyak 69,4 persen publik puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf selama 3 tahun.

Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar menyatakan masyarakat menilai positif antisipasi maupun tindakan pemerintah dalam menyelesaikan isu yang menjadi sorotan publik.

Misalnya saja terkait penanganan Covid-19, kenaikan harga BBM, hingga gonjang-ganjing di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait tragedi Kanjuruhan, kasus Ferdy Sambo, maupun kasus Teddy Minahasa. 

"Jadi masyarakat sudah menilai ketika ada persoalan-persoalan di Polri tapi presiden/pemerintahan cepat mengantisipasi itu, penilaian buruknya bukan ke presiden tapi ke lembaga itu, yang mungkin terdapat hal-hal yang mungkin berkinerja buruk atau menurunkan kinerja," kata Usep pada diskusi rilis hasil survei 'Evaluasi Tiga Tahun Kinerja Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin dan Dinamika Politik Menjelang Pemilu Tahun 2024', di Kantor Populi Center, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: Kepuasan Kinerja Jokowi Turun Usai Umumkan BBM Naik, Adian Napitupulu: Masih Lebih Baik dari SBY

Survei Populi Center juga menunjukan ada 5 prioritas kerja Presiden pada periode 2019-2024 yang mendapat penilaian yang cukup baik dari masyarakat.

Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi program yang mendapat penilaian positif paling tinggi, yakni sebesar 71 persen, disusul peningkatan kualitas SDM dengan 60,3 persen, penyederhanaan birokrasi dengan 57,6 persen, dan peningkatan kualitas daya saing ekonomi dengan 55,6 persen.

Selama delapan tahun kepemimpinan Jokowi, terdapat 5 hal teratas yang dianggap paling dirasakan manfaatnya, yakni terkait pemberian bantuan sosial, disusul pembangunan jalan tol, tersedianya dana desa, sertifikasi tanah, dan pembangunan bendungan.

Dalam menangani isu yang menjadi sorotan publik, antisipasi-antisipasi di pemerintahan dinilai baik oleh masyarakat.

Misalnya dalam konteks Kanjuruhan, dengan cepat Presiden Jokowi bertemu dengan FIFA. Lalu kemudian membentuk tim pengungkap fakta (TGIPP) yang kemudian menurut Usep, hal itu juga menghasilkan rekomendasi yang bagus. 

Lalu dalam konteks Ferdy Sambo, Populi menilai dengan cepat Presiden Jokowi mengundang kepolisian untuk memperbaiki kinerjanya dan memberikan teguran yang agak keras.

Menurut Usep, hal itu meyakinkan masyarakat agar pemerintah secara cepat mengambil tindakan yang baik, walaupun ada juga beberapa aktivitas-aktivitas pemerintah yang berpotensi menurunkan kepuasan.

Populi juga menilai positif antisipasi pemerintah dalam menangani gonjang-ganjing kenaikan harga BBM dengan segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos).

"Mungkin kalau kita melakukannya di bulan September, itu mungkin ceritanya lain. Oktober ini tensinya sudah mulai menurun. BBM gonjang ganjingnya di bulan Juli akhir, kemudian diumumkan pada bulan September.

Saya melihat bahwa kenaikan ini karena antisipasi pemerintahan yang dinilai baik oleh masyarakat. Misalnya dalam konteks BBM, sebelum diumumkan tanggal 3 September, tanggal 31 Agustus Bansos sudah mulai dibagikan dengan sentuhan langsung dari Presiden sendiri yang membagikan ke lapangan. Maka saya kira ini akibat antisipasi pemerintahan yang bagus terhadap persoalan yang muncul antara bulan Juli-Oktober itu," ujarnya.