Survei Populi Center: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polri Babak Belur di Angka 53,8 Persen
Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar mengatakan angka kepercayaan publik terhadap Polri terjun bebas dibandingkan Juli dan Maret 2022 lalu
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei Populi Center menunjukan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) babak belur di angka 53,8 persen.
Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar mengatakan angka kepercayaan publik terhadap Polri terjun bebas dibandingkan Juli dan Maret.
Penyebabnya adalah dampak dari gonjang ganjing di kepolisian, misalnya terkait tragedi Kanjuruhan, kasus Ferdy Sambo hingga Teddy Minahasa.
"Itu juga berdampak pada tingkat nilai, atau menurunkan nilai dari kinerja Kepolisian. Yang tadinya antara 6 dan 7, menjadi 5, dibawah 6. Misalnya kalau kita bikin 1-5 itu buruk, 6-10 itu baik, Kapolri itu dibawah 6, dan itu kategorinya buruk," kata Usep pada diskusi rilis hasil survei 'Evaluasi Tiga Tahun Kinerja Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin dan Dinamika Politik Menjelang Pemilu Tahun 2024', di Kantor Populi Center, Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Baca juga: Korlantas Polri Lepas Ratusan Personel ke Bali untuk Amankan Lalu Lintas KTT G20
Meski demikian, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf naik, meskipun terjadi persoalan-persoalan di Kepolisian RI.
Populi menilai hal ini karena antisipasi-antisipasi di pemerintahan yang dinilai baik oleh masyarakat.
Misalnya dalam konteks Kanjuruhan, dengan cepat Presiden Jokowi bertemu dengan FIFA.
Lalu kemudian membentuk tim pengungkap fakta (TGIPP) yang kemudian itu juga menghasilkan rekomendasi yang bagus.
"Jadi masyarakat dengan melihat antisipasi dari tindakan pemerintah itu tidak menurunkan tingkat kepuasan dari kinerja Jokowi - Ma'ruf," kata Usep.
Lalu dalam konteks Ferdy Sambo, Populi menilai dengan cepat Presiden Jokowi mengundang kepolisian untuk memperbaiki kinerjanya dan memberikan teguran yang agak keras.
Menurut Usep, hal itu meyakinkan masyarakat agar pemerintah secara cepat mengambil tindakan yang baik, walaupun ada juga beberapa aktivitas-aktivitas pemerintah yang berpotensi menurunkan kepuasan.
"Jadi masyarakat menilai ketika ada persoalan-persoalan di Polri, Presiden atau pemerintahan cepat mengantisipasi itu. Penilaian buruknya bukan ke presiden tapi ke lembaga itu," ujarnya.
