TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membeli kendaraan taktis untuk untuk digunakan untuk menyalurkan logistik pemilu ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Rencana pengadaan kendaraan taktis ini merupakan hasil evaluasi Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 karena masih banyak daerah yang distribusinya terhambat akses jalan. Saat Pemilu 2019, KPU mengantarkan kotak dan surat suara menggunakan gerobak sapi.

”Rencananya memang untuk daerah-daerah yang susah terjangkau. Kita mau mobil logistik sebenarnya, tuh, distribusi logistik, tapi tidak semua daerah. Tergantung kondisi daerahnya,” kata Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno kepada wartawan, Kamis (27/10/2022).

Bernard menceritakan, bagaimana pengalaman tahun 2019, menggunakan gerobak sapi untuk TPS tertentu.

"Rencananya kendaraan taktis yang akan dipakai KPU adalah Maung Pindad buatan PT Pindad karena memiliki spesifikasi yang cukup menembus daerah yang aksesnya cukup sulit dijangkau," katanya.

Baca juga: Komisi II DPR Dukung KPU Gunakan Maung Pindad untuk Suplai Logistik Pemilu 2024 ke Wilayah Terpencil

Bernard menyebut Maung Pindad nantinya akan dipesan dengan spesifikasi yang mendukung untuk membawa logistik Pemilu.

Dengan spesifikasi kotak suara 40x40x60 cm dan muatan 90 kotak suara berisi surat suara dan formulir cukup untuk masuk dalam kendaraan logistik Maung Pindad.

Sebagai asumsi, satu TPS memiliki lima kotak suara, sehingga perkiraan ada 18 lokasi TPS yang bisa didistribusikan dengan satu unit Maung Pindad sekali jalan.

”Dengan ukuran kotak suara 40x40x60 cm maka dikalkulasi minimal sebanyak 90 kotak suara (berisi surat suara dan formulir serta kelengkapan lainya) masuk dalam kendaraan logistik maung. Dengan asumsi satu TPS ada lima kotak suara, maka perkiraan sebanyak 18 lokasi TPS bisa didistribusikam dengan Maung sekali jalan,” terang dia.

Maung Pindad juga dipilih karena komponen pembuatannya mayoritas dibuat di Indonesia.

”Kita masih kaji. Kenapa sementara kita jatuhnya ke Maung, pertama itu Maung itu produksi dalam negeri, TKDN-nya kalau enggak salah sampai 80 persen,” kata Bernard.

Maung Pindad adalah kendaraan taktis ringan 4x4 yang diproduksi oleh PT Pindad di Bandung, Jawa Barat.

Maung Pindad dapat menempuh jarak tempuh hingga 800 Km dalam sekali isi penuh tangki bahan bakar.

Kendaraan ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal 120 Km/jam. Bernard mengatakan KPU sudah berkomunikasi dengan PT Pindad terkait kendaraan ini.

Alasan lain pengkajian penggunaan kendaraan taktis juga karena menurut ramalan BMKG akan turun hujan, sehingga akan menyulitkan distribusi logistik ke beberapa daerah. ”Kalau pun pengadaannya itu kemungkinan 2023 tahun depan sekitar Oktober/November, mungkin pengadaannya kalau jadi,” kata Bernard.

Selain kendaraan taktis, KPU mengaku juga memerlukan moda transportasi lainnya seperti helikopter dan speed boat atau perahu motor untuk mempermudah peredaran logistik Pemilu 2024 mendatang.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan helikopter dan perahu motor juga sangat dibutuhkan KPU untuk efektivitas peredaran logistik.

Namun di satu sisi, dengan anggaran yang terbatas KPU tentu mencari cara agar kebutuhan-kebutuhan moda transportasi ini tetap bisa terpenuhi.

Selain memprioritaskan anggaran, KPU berencana untuk bekerja sama dengan pihak TNI Polri dalam hal ini.

"Kita prioritaskan anggaran, butuh helikopter, juga membutuhkan biaya, dan speed boat buat pedalaman Kalimantan juga butuh. Itu kan kita bisa bekerja sama dengan TNI Polri. Kita efektifkan di situ," ujar Sudrajat.

"Barangkali untuk percepatan kita akan gandeng TNI dan Polri juga, yang punya armada, punya peralatan. Armada itu juga personel yang mampu dan tangguh untuk distribusi logistik," tambahnya. 

Sudrajat menyebut perlunya banyak moda transportasi ini penting, mengingat wilayah di Indonesia punya banyak medan yang harus ditempuh melalui jalur atau kendaraan khusus untuk bisa dicapai.

KPU juga mencoba untuk terus memaksimalkan peredaran logistik terhadap wilayah terpencil, supaya dapat dijangkau tepat waktu.

"Itu masih wacana, jadi sekarang KPU sedang melakukan rumusan-rumusan, bagaimana distribusi logistik, kendala-kendala bisa diatasi, termasuk target utama KPU itu kan soal distribusi logistik terutama medan-medan berat, terpencil, terjal, yang sulit dijangkau itu bisa tepat waktu juga," jelasnya.

Jika wacana ini nanti jadinya disepakati, Sudrajat mengatakan pihaknya akan memaksimalkan anggaran yang telah ada karena DPR RI telah menyepakati pagu anggaran KPU sebanyak Rp 15,9 triliun untuk tahun anggaran 2023.

"Kalau anggaran kita enggak mungkin minta tambahan anggaran lagi. Kita akan maksimalkan anggaran yanf ada, khususnya untuk distirbusi logistis akan efesien dan distribusi bisa sampai tepat waktu dan tepat jumlahnya, tidak ada kekurangan," Sudrajat menegaskan. (tribun network/mar/dng/dod)