Menko Polhukam Mahfud MD: Sistem Negara Adalah Produk Ijtihad Pemimpin Indonesia Kala Itu
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa keputusan berdirinya negara Pancasila yang digagas presiden pertama.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa keputusan berdirinya negara Pancasila yang digagas presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno atau Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya adalah produk ijtihad.
Hal tersebut, kata dia, menandakan bahwa Bung Karno juga adalah seorang santri.
Mahfud menyampaikan hal tersebut saat menjadi Keynote Speaker dalam Forum Rektor Indonesia 2022, Konvensi Kampus XXVIII, dan Temu Tahunan XXIV di Gedung ACC Universitas Airlangga Surabaya pada Minggu (30/10/2022).
"Sistem negara itu produk ijtihad sesuai dengan waktu, tempat dan lingkungan sosial budayanya. Itulah produk ijtihad yang dilakukan pemimpin Indonesia kala itu," kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Senin (31/10/2022).
Mahfud mengatakan Bung Karno juga merupakan seorang kader Muhammadiyah dan sekaligus seorang santri.
Menurutnya Bung Karno juga banyak berguru pada tokoh Islam berpengaruh seperti A Hasan dan HOS Cokroaminoto.
"Ada yang bilang Bung Karno itu aliran sekuler anti Islam, tidak. Bung Karno itu santri juga, dia orang Muhammadiyah, ngaji ke A. Hasan, ngaji ke Cokroaminoto, dia santri," kata Mahfud.
Namun demikian, Mahfud juga tidak memungkiri bahwa Bung Karno pernah mengusulkan bentuk negara sekuler sebagaimana Turki.
Menurutnya hal itu merupakan dampak dari kemajuan pemikiran Bung Karno kala itu.
Baca juga: Anggota Komisi III DPR: Mahfud MD Seharusnya Beri Semangat kepada Polri, Bukan Malah Menyudutkan
"Cuma dia mengijtihadkan negara dalam pemikirannya dia yang maju pada waktu itu, Bung Karno bilang negaranya harus sekuler. Tapi dibantah oleh tokoh-tokoh Islam yang lain, kemudian ketemu komprominya di negara Pancasila, seperti negara yang pernah didirikan nabi, negara kosmopolitan, negara pluralis," kata Mahfud.
"Kita sekarang tidak usah lagi mempersoalkan demokrasi masih cocok atau tidak, kita sekarang bicara pelaksanaan demokrasi," sambung dia.