Ketika ditanya lebih lanjut apakah kegiatan kunker kali ini untuk menghindari adanya aksi demonstrasi, Bey menegaskan, jadwal presiden sudah disusun sejak lama.

"Jadi rencana kunker hari ini dijadwalkan sudah lama. Dijadwalkan ulang hari ini dan sudah lama," jelasnya.

Sebagai informasi, kelompok masyarakat mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berencana menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi 411" di kawasan Istana Merdeka.

Pihak kepolisian pun menutup sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Istana Negara dan Monumen Nasional (Monas) mulai pukul 10.00 WIB.

Kemudian, ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan Aksi 411 yang akan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).

Selain di Patung Kuda, personel juga diturunkan untuk pengamanan aksi demonstrasi yang digelar oleh para buruh di Kementerian Ketenagakerjaan.

"Personel pengamanan 3.790 untuk mengawal dua aksi tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (4/11/2022).

Massa Aksi 411 Tuntut Jokowi Mundur

Sejumlah organisasi kemasyarakan (Ormas) yang akan mengikuti aksi demonstrasi bertajuk Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 411 pada Jumat (4/11/2022) di dekat Istana Presiden mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur.

Menurut Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif, tuntutan tersebut disuarakan karena sebelumnya beredar kabar soal ijazah pendidikan Jokowi yang diduga palsu.

"Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari Istana ataupun Presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tingginya," kata Slamet dalam keterangannya, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Jumat (4/11/2022).

Slamet menambahkan, hal itulah yang mendasari pihaknya menginginkan dan menyuarakan untuk legawa Pak Jokowi mundur.

Baca juga: GNPR Prediksi Ribuan Orang Termasuk Tokoh Agama dan Nasional Bakal Hadiri Aksi 411

Sementara itu, tokoh aksi demo "411", Habib Muhammad Bin Hussein Al Attas, menjelaskan latar belakang untuk rasa "411" dilakukan karena pihaknya menganggap Presiden Jokowi telah gagal menjalankan pemerintahan.

"Bahwa oleh karena itu kami menuntut yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk mundur sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Politik dan Pemerintahan," ucap Hussein dalam keterangan persnya, Kamis (3/11/2022), dilansir Tribunnews.com.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Fahmi Rahmadhan/Ashri Fadilla, Kompas.com/Dian Erika Nugraheny/Tria Sutrisna)