Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Professor Frans Magnis Suseno mengatakan Indonesia menghadapi 3 tantangan yang serius dewasa ini, yakni radikalisme agama, ancaman perpecahan vertikal, dan demokrasi yang merosot menjadi oligarki serta korupsi. 

Penulis Buku Etika Politik itu mengatakan radikalisme agama tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia dimana ideologi ekstremis menjadi ancaman. 

Radikalisme agama sendiri dapat menghancurkan Indonesia sebab kebanyakan radikalisme agama tidak menghargai kebangsaan dan berbahaya. 

"Indonesia terbangun karena semua saling menerima, seperti yang diingatkan dalam Sumpah Pemuda, meskipun berbeda tapi tetap satu bangsa, bangsa Indonesia," ujar Franz pada diskusi filsafat politik bertajuk 'Kritik atas Manifesto Politik 2022', Minggu (6/11/2022).

Selanjutnya ancaman perpecahan vertikal yang dia definisikan ketimpangan kesenjangan, baik antara si kaya dan miskin, baik dalam hal pendidikan maupun kesejahteraan.

Baca juga: Di Forum R20, Paus Fransiskus: Ekstremisme-Radikalisme Tidak Berkaitan Semangat Agama, Harus Ditolak

Bahkan menurutnya radikalisme agama tidak akan menang kecuali Indonesia pecah secara vertikal antara mereka yang maju dan mereka yang ditinggalkan.

"Jangan-jangan di Indonesia yang berkembang lebih maju, lebih kaya itu 30 persen di atas, mungkin 20% masih berusaha, namun 50% masyarakat tidak sejahtera, bahkan ada 10% dikategorikan miskin," lanjutnya.

Selain itu demokrasi yang merosot menjadi oligarki serta korupsi menjadi tantangan serius, sebab Indonesia tidak memiliki sayap kiri dalam perpolitikan Indonesia.

Prof Franz mengatakan oligarki adalah dimana suatu negara dikuasai oleh mereka yang mewakili kepentingan bisnis tertentu. Hal ini yang menyebabkan korupsi semakin merajalela.

"Kalau kita bertanya partai mana yang mewakili petani kecil, nelayan, orang yang hidup dari bisnis di kaki lima, orang asli hutan yang hutannya diambil, tidak ada jawaban," ujarnya.

"Orang dicopot dari Mahkamah Agung karena korupsi bagi saya itu gawat betul, kalau yudikatif kita sudah korup berarti ada sesuatu yang berbau," ujarnya.

Kebiri KPK, pengesahan undang-undang oleh DPR tanpa melakukan diskusi umum yang mengancam demokrasi ia sebut sebagai hal yang serius, yang termasuk dalam oligarki.

Prof. Franz mendorong 5 komitmen, yakni komitmen kepada bangsa, kepada demokrasi, komitmen kepada HAM, komitmen pada kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, serta pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Tujuannya agar bangsa Indonesia mencapai suatu kehidupan yang adil, makmur, sejahtera dan bebas.

"Agama adalah unsur manusia seutuhnya," ujarnya.

"Jangan kita izinkan agama difahami seakan-akan menyingkirkan. Saya sangat mendukung istilah moderasi beragama, dimana dikatakan agama diberi tempat untuk mendukung semuanya (segala sesuatu aspek kehidupan), tapi tidak menghilangkan semuanya," kata Prof. Franz Magnis.