TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapatkan undangan untuk menghadiri acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Keluarga Besar Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pada Sabtu (12/11/2022). 

Wajahnya pun terpampang di poster serta banner acara itu. Sayangnya, Anies Baswedan tak memenuhi undangan tersebut. 

Ketidakhadiran Anies Baswedan menjadi sorotan oleh pengacara yang juga kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Eggi Sudjana. (Baca Profil Eggi Sudjana)

Menurutnya, ketidak hadiran Anies Baswedan merupakan pengkhianatan kepada HMI.

"Hari ini saja terlepas dari banyak urusan, enggak dateng tuh. Pengkhianatan kepada HMI," katanya di dalam acara Silatnas KAHMI di Perpustakaan Nasional RI Salemba, Jakarta Pusat. 

Eggi Sudjana bahkan menyebutkan bahwa ketidakhadiran tersebut merupakan bentuk kesombongan Anies Baswedan.

Sebab, KAHMI memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai Calon Presiden (Capres) RI.

Baca juga: Abdullah Hehamahua Sodorkan 5 Syarat Capres yang akan Didukung KAHMI, Termasuk untuk Anies Baswedan

"Kita ini dukung dia, tapi yang didukung kok belagu gitu loh," katanya.

Lebih lanjut, Eggi juga menyinggung soal sopan santun dalam ketidakhadiran Anies.

"Dalam logika kita tuh sopan santun, adat. Ini logika berpikir tuh bener atau salah. Gitu saja." 

Meski demikian, sebagai kader HMI, dia tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

Baca juga: Tak Hadir di Silaturahmi Alumni HMI, Anies Ngaku Jadi Pembicara pada Rangkaian KTT G20

Menurutnya, HMI tak boleh mencalonkan sosok di luar organisasinya. 

Namun, dia mewanti-wanti agar dukungan HMI tak diibaratkan seperti mendorong mobil mogok.

"Jangan dia sudah jadi nanti kita seperti dorong mobil mogok, ditinggalin saja," ujarnya. 

Anies Baswedan Minta Maaf Melalui Video

Sementata itu, dalam agenda yang sama, Anies Baswedan menyampaikan permohonan maafnya karena tak bisa hadir melalui tayangan video. 

Ketidak hadirannya tersebut karena sedang menjadi pembicara pada rangkaian acara menuju KTT G20 di Bali.

"Saya mohon izin tadi tidak bisa berada di acara ini karena tidak ada di Jakarta saya berada di Bali dalam rangka rangkaian G20. Sudah telanjur dijadwalkan sejak cukup lama dan saya mendapatkan tugas untuk berbicara pada siang hari ini," kata Anies dalam sebuah tayangan video. 

Anies juga menyampaikan ikhtiarnya agar terwujudnya Indonesia yang berkeadilan dan kesetaraan.

"Insya Allah ikhtiar bersama yang kita lakukan sejak bertahun-tahun yang lalu. Kita menginginkan Indonesia yang berkeadilan, kita menginginkan agar ada kesetaraan-kesetaraan," ujarnya.

Dukungan KAHMI ke Anies Baswedan

Anies Baswedan telah resmi menjadi bakal Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia dari Partai Nasdem.

Terpilihnya Anies sebagai bakal capres Nasdem mendapat sambutan baik dari KAHMI.

Sebagaimana diketahui, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan kader HMI.

"Terlepas hebat atau tidak, saya apriciate karena sangat berani mancalonkan Anies, saudara kita. Itu suatu kebanggaan," ujar Eggi Sudjana di acara yang sama.

Meski mendukung pencalonan tersebut, Eggi menyayangkan tak adanya gebrakan dari sosok Anies Baswedan.

Satu contoh gebrakan yang dimaksud, yaitu perubahan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden (PT) sebesar 20 persen.

Diungkapkannya, Anies boleh saja menerima pinangan Nasdem. Tetapi semestinya dengan syarat PT 0 persen.

"Threshold 20 persen itu adalah ganjalan paling serius yg melanggengkan oligarki, harusnya dia oke nerima dicalonkan, tapi dengan syarat 0 persen," katanya.

Dalam konteks partai politik, Eggi menilai posisi Anies Baswedan akan sama saja dengan capres-capres sebelumnya jika masih ada persyaratan PT 20 persen.

Sebab pada akhirnya, pencalonan Anies Baswedan mesti menunggu 'deal' antar-partai politik.

"Dia nunggu nanti disetujui sama Demokrat. Dia nunggu dengan PKS. Dan ini pasti transaksional," ujarnya.

Dengan demikian, Anies Baswedan disebut Eggi tak akan jadi lebih dari sekedar petugas partai seperti Presiden Joko Widodo.

"Dia pasti jadi presiden pajangan lagi. Sama saja dengan Jokowi. Petugas partai lagi. Enggak ada perubahan signifikan."

Menurutnya dengan dukungan masyarakat luas, Anies semestinya dapat mendobrak aturan PT 20 persen tersebut dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Harusnya dimanfaatkan. Serbu MK untuk nol persen. Itu baru dia presiden kita semua. Enggak transaksional," ujarnya.

Syarat Dukungan Capres

Meski belum mendeklarasikan dukungan secara resmi, KAHMI mulai mengelu-elukkan nama Anies Baswedan dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) pada Sabtu (12/11/2022).

Namun di sisi lain, organisasi tersebut memiliki kriteria sebelum secara resmi mendeklarasikan dukungan capres.

Kriteria tersebut disampaikan Eks Penasihat KPK yang juga kader HMI, Abdullah Hehamahua yakni harus dipenuhi oleh siapapun capres yang akan didukung.

"Siapa pun termasuk saudara Anies," katanya dalam acara Silatnas KAHMI di Perpustakaan Nasional RI Salemba, Jakarta Pusat pada Sabtu (12/11/2022).

Pertama, begitu terpilih, sang presiden harus langsung melakukan sidang umum istimewa oleh MPR.

Hal itu untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli.

"Kenapa? Karena empat dari sembilan orang yang menyusun Undang-Undang Dasar adalah ulama: Agus Salim, Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan Abi Kusuma."

Kedua, presiden yang terpilih nanti harus bersedia mendeklarasikan bunga Bank Indonesia nol persen.

Hal itu disebut Abdullah untuk menjaga bangsa dari keribaan.

"Tidak ada riba tidak ada bunga," ujarnya.

Ketiga, langsung memerintahkan agar KPK secara maraton menyelesaikan lima kasus besar.

Kasus-kasus yang dimaksud, yaitu BLBI, e-KTP, reklamasi, Bank Century, dan Meikarta.

"Kalau lima kasus itu ditangani oleh presiden yang baru, maka kita bisa setidaknya dapat mengumpulkan Rp 10 ribu triliun dari lima kasus itu," kata Abdullah.

Keempat, presiden yang baru harus mengambil kembali lahan 72 persen yang dikuasai oleh oligarki karena mereka hanya punya hak guna usaha (HGU).

Lahan tersebut nantinya mesti dibagikan kepada para pelaku UKM dan UMKM.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai sila kelima, kaeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Kelima, presiden yang nantinya terpilih harus mengembalikan pendidikan nasional kepada undang-undang yang asli.

Pendidikan menjadi sorotan sebab dari 1.300 orang yang ditangkap KPK, 86 persen di antaranya berpendidikan formal tinggi.

"Jadi secara statistik pendidikan nasional kita melahirkan koruptor," ujar Abdullah.

Kemudian untuk menekan statistitk tersebut, maka diperlukan perbaikan sistem pendidikan nasional.

"Harus mengembalikan sistem pendidikan nasional ke undang-undang yang pertama."

Rencana Nasdem Berkoalisi Demokrat dan PKS

Sebagai informasi, Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai bakal capres Nasdem.

Sementara itu, Nasdem akan mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan saat ini pihaknya bersama Nasdem dan Demokrat dalam Koalisi Perubahan masih terus bermusyawarah.

Baca juga: Surya Paloh Tentang Peluang Anies Baswedan di Pilpres 2024: Nasdem Hanya 10,3 Persen

Dia menegaskan tinggal menunggu waktu saja sampai akhirnya ketiga partai pengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024 ini mendeklarasikan diri secara resmi.

“Komitmen PKS, Nasdem, Demokrat untuk terus musyawarah. Waktunya kapan? It’s just a matter of time. Tinggal waktu,” ujar Mardani ditemui di Kantor Kaukus Muda Indonesia (KMI), Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022) dikutip dari Tribunnews.com.