TRIBUNNEWS.COM - Hacker Bjorka kembali berulah, kali ini masyarakat disuguhkan lagi kasus kebocoran data aplikasi MyPertamina.

Bjorka sebelumnya telah aktif membocorkan dan menjual data penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.

Diantaranya data di PLN, Indihome, data sim card, dan 105 juta data pemilih KPU, hingga data pribadi pejabat pemerintah. 

Pakar Digital Forensik, Pratama Persadha, mempertanyakan kinerja tim Satuan Tugas Khusus  (Satgasus) Perlindungan data yang sebelumnya telah dibentuk merespons aksi hacker Bjorka.

Tim khusus tersebut terdiri dari dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Polri.

Baca juga: Bjorka Bocorkan Data MyPertamina, Pakar: Harus Dilakukan Audit dan Investigasi Digital Forensik

"Saya kemarin sempat menaruh harapan cukup tinggi pada Satgasus, karena sebelumnya susah mengumpulkan stakeholder siber ini susah sekali."

"Kalau sampai saat ini saya tidak ngerti kerjanya apa ya," kata Pratama dalam program Sapa Indonesia Malam, KompasTv, dikutip Tribunnews.com, Jumat (11/11/2022). 

Pratama menilai, Satgasus yang telah dibentuk pemerintah ini salah mengambil langkah dalam mengatasi kejahatan siber di Indonesia khususnya pada kasus Bjorka. 

Ia menganggap Satgasus lebih berfokus dalam mencari pelaku Bjorka dibanding memperkuat keamanan siber. 

"Sayangnya ketika sudah dibentuk target utamannya adalah nyari Bjorka ini, yang akhirnya nyari di Cirebon, Madiun yang ternyata salah sama sekali bukan itu."

"Buktinya sekarang Bjorka masih leluasa lemar-lempar data curiannya itu," imbuhnya.

Menurut Pratama, seharusnya tim khusus melakukan assesement secara menyeluruh pada sistem siber yang ada di Indonesia terlebih dahulu. 

Sehingga dapat memperkuat pertahanan keamanan siber di tanah air agar peretas tak mudah membobol dan mencuri data. 

"Satgasus ini harusnya punya kekuatan untuk melakukan assesement secara menyeluruh sistem yang ada di Indonesia kementrian lembaga, pemerintah daerah pusat dan daerah untuk mengamankan dulu semuannya."