Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Andi Gani: Aspirasi Buruh soal UMP dalam Musra Dikabulkan Pemerintah, Tak Lagi Gunakan PP 36/2021

Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani Nena Wea menyebut pemerintah telah mendengarkan aspirasi buruh soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Andi Gani: Aspirasi Buruh soal UMP dalam Musra Dikabulkan Pemerintah, Tak Lagi Gunakan PP 36/2021
Tribunnews.com/Istimewa
Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani Nena Wea saat sambutan di acara Musra Indonesia Ke-VII di Gedung Plaza Aspirasi KP3B, Serang, Banten, pada Minggu (20/11/2022). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelaran Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia terus berlanjut. Kali ini Musra Indonesia Ke-VII digelar di Gedung Plaza Aspirasi KP3B, Serang, Banten, pada Minggu (20/11/2022).

Ajang penjaringan capres-cawapres yang digelar gabungan relawan Joko Widodo (Jokowi) dihadiri ribuan massa dari berbagai relawan dan kelompok masyarakat.

Nampak pula Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani Nena Wea, Pembina Musra Indonesia Budi Arie Setiadi, Ketua SC Musra Indonesia Panel Barus, dan sejumlah pengurus relawan Jokowi lainnya. Hadir pula Wantimpres Sidarto Danusubroto.

Di arena, perwakilan kelompok relawan capres-cawapres yang hadir mengungkapkan keunggulan jagoannya. Ada yang mendukung Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Airlangga Hartarto, Mahfud MD, Sandiaga Uno, Moeldoko, dan tokoh-tokoh lainnya.

Andi Gani Nena Wea pun mengungkapkan, Musra adalah forum demokrasi yang bebas. Forum ini merekam kehendak rakyat yang bervariasi di setiap daerah.

Baca juga: Presiden Partai Buruh Sebut Rumus Penetapan UMP Ruwet

Salah satunya, Andi Gani mengaku bersyukur penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang ditetapkan Pemerintah mengikuti aspirasi dari para buruh.

Berita Rekomendasi

Menurutnya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 sebagai formula penetapan UMP sudah tepat, menggantikan aturan sebelumnya yang menggunakan acuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

"Salah satu aspirasi Musra berasal dari buruh. Sejak Musra pertama di Jawa Barat, masukan dari buruh soal UMP sudah direspon Pemerintah dengan sangat baik. Terbukti keputusan Pemerintah tidak lagi menggunakan PP 36," kata Andi Gani.

Andi Gani menambahkan, puncak Musra akan dihadiri Presiden Jokowi Januari mendatang. Nantinya, akan ada lima nama rekomendasi untuk capres-cawapres yang akan diserahkan kepada Jokowi.

"Selama hampir Musra ketujuh ini, tiga besar capres yaitu, Ganjar, Anies, Prabowo. Cawapresnya, Sandiaga, Arsjad Rasjid, dan Pak Mahfud. Kita tunggu sampai puncak Musra, akan di serahkan," tuturnya.

Nantinya, kata Andi Gani, hasil Musra Banten akan diumumkan bareng dengan Musra Makassar.

Baca juga: Kemnaker: Kenaikan UMP 2023 Tidak Lebih dari 10 Persen

"Akan kita umumkan hasil Musra Banten dan Makassar paling lambat Selasa (22/11) depan. Jadi ada dua musra yang akan kita umumkan sekaligus di Jakarta," jelasnya.

Andi Gani menambahkan, pada Minggu (27/11/2022) medatang, selanjutnya Musra di gelar di Hong Kong dengan dihadiri oleh 3 ribu orang.

"Sebagai forum demokrasi terbuka sangat diminati masyarakat Indonesia bukan hanya di Tanah Air, ada juga dari luar negeri, yang pasti Hong Kong, minggu depannya di Malaysia," jelasnya.

Sidarto Danusubroto dalam sambutannya berharap, Musra menelurkan pemimpin yang meneruskan program dan legacy Jokowi.

"Musra akan menghasilkan nama dari suara rakyat yang murni. Yang nasionalis, pancasilais, pro bhinneka tunggal Ika, tidak memainkan politik identitas," tegasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas