TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membahas kerja sama migrasi pada Working Group I yang tahun ini mengangkat tema “Migration Governance for Sustainable Development in Indonesia".

Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang pekerja migran ​terbesar dunia.

Direktur Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri, Penny Dewi Herasati mengatakan isu migrasi ini merupakan isu yang kompleks.

“Isu migrasi adalah isu lintas sektoral yang kompleks dan membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan," kata Penny dalam keterangannya, Kamis (24/11/2022).

Pertemuan Working Group I di bawah Forum Konsultasi Indonesia-PBB atau Indonesia-UN Consultative Forum (IUNCF) diselenggarakan pada hari Selasa (22/11) di Kantin Diplomasi, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.  

Pertemuan Working Group I IUNCF dipimpin bersama oleh Direktur Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri dan Kepala Kantor Perwakilan PBB di Indonesia. 

Pertemuan diikuti oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga RI, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan Komnas HAM. 

Pertemuan juga turut dihadiri oleh perwakilan Badan PBB di Indonesia, seperti IOM, UNDP, dan UNWOMEN.

Pertemuan telah mencatat masukan mengenai implementasi Migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF), khususnya dalam pelindungan PMI. 

Pertemuan juga menyoroti pentingnya diseminasi informasi Rencana Aksi Nasional Global Compact on Migration (RAN GCM) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Kepala Kantor Perwakilan PBB di Indonesia menegaskan komitmen PBB di Indonesia untuk mendukung implementasi RAN GCM oleh Pemri serta mendorong kerja sama isu migrasi di bawah MMPTF guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selain isu kerja sama migrasi, peserta Working Group I juga secara antusias mendorong diangkatnya isu Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 sebagai tema diskusi Pertemuan Pleno IUNCF ke-7 pada Desember mendatang.

IUNCF merupakan mekanisme kemitraan strategis yang digagas Pemerintah Indonesia dan Badan PBB di Indonesia pada tahun 2013 dengan tujuan memperkuat kerja sama dan koordinasi antara Indonesia dengan PBB.