Sejumlah nama pun digadang-gadang akan menjadi pengganti Jenderal Andika.

Mulai dari KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Penundaan Surpres Jokowi soal Calon Panglima TNI Dinilai karena Faktor Politis

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menduga ditundanya pengiriman surat presiden (surpres) penggantian Panglima TNI dari pemerintah ke DPR karena alasan politis.

Sebelumnya, Mesesneg Pratikno, mengatakan surpres Jokowi soal penggantian TNI akan dikirim pada Rabu (23/11/2022).

Namun, pihak DPR menyebut, penyerahan surpres tersebut batal dilakukan dan akan dikirim pada pekan depan.

Merespons hal tersebut, Feri mengungkapkan, dalih bahwa penerimaan surpres ditunda karena Ketua DPR sedang berada di luar negeri terkesan mengada-ada.

"Ini lebih kepada urusan politik, mengulur-ulur proses yang mestinya harus segera dituntaskan karena Panglima kan sebentar lagi pensiun," kata Feri kepada Kompas.com, Kamis (24/11/2022).

Ia mengatakan, tidak ada aturan yang mengharuskan surpres yang dikirimkan ke DPR diterima langsung oleh ketuanya.

Apabila Ketua DPR sedang berhalangan atau bepergian, penerimaan surpres bisa diwakilkan oleh pimpinan DPR lainnya.

"Kalaupun Puan di luar negeri, jabatan Ketua DPR itu kan tidak pergi bersama dia. Secara administratif kan bisa dijalankan oleh Wakil Ketua DPR dan lain-lain," ucapnya.

"Tidak boleh kemudian hanya karena seorang pejabat keluar negeri, agenda administrasi ketatanegaraan tertunda-tunda," imbuh Feri.

Baca juga: Pengamat: Ada Kemungkinan Nama Dalam Surpres Panglima TNI Beda Dengan yang Dirumorkan

Hal senada juga disampaikan Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.

Khairul Fahmi menilai, tak menutup kemungkinan penundaan pengiriman surpres Panglima TNI dilatarbelakangi oleh alasan politik.