Tribun

Pergantian Panglima TNI

Jelang Pemilu, Pengamat Intelijen: Panglima TNI yang Baru Harus Pahami Proses Politik yang Berjalan

Pengamat Intelejen dan Terorisme Ridwan Habib menilai Panglima TNI yang baru harus memahami proses politik yang sedang berjalan.

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Jelang Pemilu, Pengamat Intelijen: Panglima TNI yang Baru Harus Pahami Proses Politik yang Berjalan
Tribunnews.com/Rahmat W Nugraha
Diskusi Diponegoro 29 Forum, Panglima TNI baru dan Pekerjaan Rumah Sektor Pertahanan, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2022). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Intelijen dan Terorisme Ridwan Habib menilai Panglima TNI yang baru harus memahami proses politik yang sedang berjalan.

"Panglima TNI yang baru memahami tentang proses politik yang sedang berjalan. Kita tidak bisa menafikan Panglima TNI yang baru seolah-olah harus dipisahkan dari persiapan pilpres, dipisahkan dari tahapan KPU," kata Ridwan kepada awak media setelah diskusi Diponegoro 29 Forum, Panglima TNI baru dan Pekerjaan Rumah Sektor Pertahanan, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2022).

Menurut Ridwan, Panglima TNI yang baru harus memahami hal itu. Bukan berarti harus berpolitik praktis.

"Panglima TNI tidak boleh berpolitik praktis. TNI harus tetap berada di atas semua golongan, di atas semua partai politik dan tidak boleh memihak salah satu partai politik, tetapi tentu harus memahami dinamikanya," sambungnya.

Dikatakan Ridwan proses dinamika pemilu 2024 akan mempengaruhi stabilitas keamanan.

"Karena dinamika pilpres dan pemilu itu akan berpengaruh pada stabilitas keamanan. Baik kemanan misalnya di wilayah Ibu Kota, maupun yang jauh misalnya di pedalaman Sulawesi, Papua. Karena itu panglima yang baru harus paham dinamika dan proses pemilu," ungkapnya.

Kemudian Ridwan mengungkapkan bahwa proses persiapan pemilu yang sangat mepet, daerah-daerah juga belum banyak yang memahami tahapan-tahapannya.

"Saya kira sangat penting karena 2023 ini sangat signifikan, kita tahu pilpres itu 14 Februari 2024. Itu sekitar kira-kira mungkin tinggal 13 bulan," sambungnya

Ridwan menilai TNI mau tidak mau nantinya akan terlibat. Misalnya dalam pengamanan kotak suara misalnya. Walaupun dia tidak boleh terlibat di dalam TPS.

"Tapi pasti akan terlibat soal pengiriman logistik suara dari pengalaman sebelumnya selalu menggunakan TNI terutama di tempat-tempat yang sulit dijangkau," tuturnya.

Dikatakan Ridwan bahwa Panglima TNI yang baru mempunyai sense of politic tetapi tidak boleh berpolitik.

Baca juga: Ketua DPP Perindo: Panglima TNI yang Baru Harus Gaul dan Luwes Berkomunikasi dengan Politisi

Diketahui, surat presiden (Surpres) mengenai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa rencanaya akan diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ke DPR pada Rabu (23/11/2022) kemarin.

Namun penyerahan Surpres itu kemudian diundur hingga Senin (28/11/2022) mendatang lantaran Ketua DPR Puan Maharani masih berada di luar negeri.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas