Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas NH Kertopati menilai Panglima TNI yang baru harus luwes berkomunikasi dengan politisi.

Adapun yang dimaksud Susaningtyas itu mengenai anggaran yang diajukan TNI dengan Komisi I DPR RI.

"Tentu memang harus dari pihak TNI sendiri juga harus luwes dalam artian apabila ingin mendapatkan anggaran yang baik keberpihakan. TNI juga harus memiliki kemampuan dalam tanda kutip gaul yang baik dengan para politisi itu," kata Susaningtyas kepada awak media setelah diskusi Diponegoro 29 Forum, Panglima TNI baru dan Pekerjaan Rumah Sektor Pertahanan, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2022).

Menurut Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber itu Panglima TNI juga harus pandai melobi dan menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil.

"Ini betul adanya bahwa panglima TNI itu harus pandai melakukan lobi lalu kemudian menjelaskan secara seksama kenapa ini harus diambil, juga dalam hal proses penentuan alutsista itu juga jangan sampai hanya dari atas ke bawah tapi juga buttom up," sambungnya.

Kemudian dikatakan Susaningtyas bahwa apa yang dibutuhkan anggota TNI di harus sesuai kebutuhan.

"Jadi apa yang dibutuhkan yang di bawah oleh daerah-daerah harus menjadi suatu perhatian. Jangan sampai dipikir ini ada mohon maaf saya harus sebut di sini ada vendor menawarkan lalu dianggap bagus walaupun di bawah tidak membutuhkan tapi dipesan juga itu jangan sampai itu terjadi," ujarnya.

Baca juga: Pengamat Intelijen Sebut Panglima TNI yang Baru Harus Dekat dengan Rakyat

Diketahui, surat presiden (Surpres) mengenai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa rencanaya akan diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ke DPR pada Rabu (23/11/2022) kemarin.

Namun penyerahan Surpres itu kemudian diundur hingga Senin (28/11/2022) mendatang lantaran Ketua DPR Puan Maharani masih berada di luar negeri.