Wapres Ma'ruf Amin: Pemerintah Dorong Papua Selatan Jadi Lumbung Pangan Indonesia Timur
Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah berupaya menjadikan Provinsi Papua Selatan sebagai lumbung nasional di kawasan Indonesia Timur.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah berupaya menjadikan Provinsi Papua Selatan sebagai lumbung nasional di kawasan Indonesia Timur.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ma'ruf saat pertemuan dengan Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo beserta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan, Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Merauke, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Merauke di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rabu (30/11/2022).
“Kita perlu fokus untuk menjadikan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional di Timur Indonesia, baik sentra padi, sentra perikanan dan sentra peternakan," tutur Ma'ruf.
Baca juga: Antisipasi Krisis Pangan, Wapres Minta Pemanfaatan Lahan untuk Pengembangan Jagung
Proses eksplorasi ini, kata Ma'ruf, harus dilakukan dengan tetap memperhatikan pandangan dari masyarakat lokal.
Keterlibatan Orang Asli Papua (OAP), menurut Ma'ruf, sangat penting dalam proses ini sebab mereka merupakan elemen yang paling mengerti tentang lahan di daerahnya.
“Rumuskan pendekatan yang terintegrasi sejak hulu ke hilir, pastikan keterlibatan masyarakat asli Papua," kata Ma'ruf.
Di sisi lain, sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Wapres mengharapkan adanya pembahasan lebih komprehensif terkait isu dan agenda yang menjadi fokus di Papua Selatan.
Dirinya meminta para pemangku kepentingan terkait di jajaran struktural untuk segera melakukan diskusi mengenai isu-isu terkait pemerintahan dan kemasyarakatan.
“Saya instruksikan kepada para menteri untuk segera membahas berbagai isu dan agenda yang menjadi perhatian di Provinsi Papua Selatan," pungkas Ma'ruf.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.