TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Yayasan Kebaya Warisan Indonesia (Kebaya Foundation) Tuti Nusandari Roosdiono menyatakan semua elemen bangsa, terutama komunitas kebaya di Indonesia, telah bersatu padu bergandeng tangan dan satu hati mendukung untuk mendaftarkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda dunia ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) lewat mekanisme “single nomination”.  

"Kita harus mempunyai optimisme bahwa Indonesia berhak dan layak mengajukan kebaya yang merupakan busana khas perempuan Indonesia dan warisan adiluhung leluhur kita ke UNESCO,” kata Tuti Nusandari Roosdiono yang juga anggota Komisi IX DPR RI ini di Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Menurut Tuti, pengajuan kebaya sebagai warisan budaya tak benda dunia ke UNESCO secara "single nomination" juga telah mendapatkan dukungan penuh dari berbagai kalangan.

Terutama dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Komisi X DPR RI serta berbagai komunitas pegiat budaya dan kebaya di Indonesia. 

Untuk itu, Tuti berharap Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk lebih proaktif memfasilitasi proses pengajuan ini agar bisa dilakukan secara cepat. 

Di pihak lain, Rabu (23/11/2022), Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei mendeklarasikan kebaya untuk diajukan kepada UNESCO.

Keempat negara itu juga mengajak negara serumpun lainnya, termasuk Indonesia, agar bergabung dalam “multinational nominations” yang akan diajukan pada Maret 2023.

Baca juga: Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand akan Daftarkan Kebaya Jadi Warisan Budaya ke UNESCO

Namun Indonesia yang diwakili oleh komunitas budaya dan kebaya berniat mengajukan kebaya yang merupakan busana khas Indonesia itu melalui "single nomination", mengingat budaya berbusana tradisi kebaya terdapat di hampir semua provinsi di Indonesia dan menjadi ciri khas identitas budaya perempuan Indonesia.

“Boleh dikatakan ‘kelihatan sama tetapi berbeda’ dengan padu-padan wastra dari masing-masing daerahnya. Hanya perempuan Indonesialah yang berkebaya dengan memakai kain wastranya. Tidak demikian dengan ke-4 negara yang telah bergabung dalam ‘multinational nominastion’. Indonesia tidak sama dengan empat negara tersebut,” jelas Tuti.

“We are one of a kind. Tidak bisa disamakan ‘apple to apple’ dengan negara lain yang mempunyai kebaya yang dipadu-padan dengan Wastra Nusantara selain Indonesia,” tambahnya.

Menurut Tuti, syarat negara pihak konvensi boleh mengajukan nominasi adalah ketika unsur budaya yang hendak dinominasikan terdapat di teritorial negara yang bersangkutan.

“Tentunya busana kebaya sudah berada di seluruh Indonesia sejak ratusan tahun lalu, jadi tidak ada istilah bahwa kita tidak bisa mengajukan busana kebaya walaupun mereka sudah mengajukan,” tukas wanita anggun yang masih tampak awet muda ini.

Tuti pun optimistis pengajuan kebaya melalui mekanisme “single nomination” oleh Indonesia dapat diterima dan diakui oleh UNESCO walaupun mekanisme "single nominations’, diajukan setiap dua tahun sekali.

"Diharapkan Pemerintah RI memberikan prioritas untuk busana kebaya Indonesia agar dapat diajukan pada bulan Maret 2024, mengingat busana kebaya dapat menjadi identitas dan pemersatu perempuan Indonesia," jelas politikus PDI Perjuangan itu.