Maka, DPP GMNI pun menilai, RKUHP yang diajukan pemerintah tak bermaslahat untuk rakyat.

RKUHP yang sarat nuansa otoritarianisme ini merupakan alat dari oligarki penguasa politik dan ekonomi dalam melanggengkan kekuasaan.

Imanuel menyatakan ketika pemerintah sedang gencar mengundang investasi asing masuk ke Indonesia saat ini, yang salah satu syaratnya adalah stabilitas politik maka pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP harus dilihat sebagai salah satu upaya kelompok oligarki memelihara kapitalisme di Indonesia.

"Meminjam istilah salah satu filsuf terkemuka Perancis Louis Althusser, aparatus ini ada dua: represif dan ideologis. Dan pasal-pasal kontroversial di RKUHP ini adalah instrumen aparatus represif guna membentengi proses-proses ideologisasi oleh oligarki yang otoriter," katanya Imanuel.

Imanuel memaparkan, otoritarianisme bernuansa nasionalisme simbolik sebagaimana tampak pada pasal 188 dan pasal lainnya yang serupa, serta sektarianisme yang muncul di Pasal 415 merupakan wujud represifitas oligarki guna memperlancar masuknya investasi melalui pembungkaman dan pemecah-belahan rakyat.

"Maka GMNI menilai RKUHP ini hanya alat oligarki untuk 'membunuh' demokrasi rakyat di negeri ini," tegasnya.