Kemendikbudristek: 1.401 SMK PK Penuhi Syarat Untuk Skema Pemadanan Dukungan
saat ini terdapat 1.401 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) yang memenuhi persyaratan menjalankan skema pemadanan dukungan.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kemendikbudristek, Saryadi, mengungkapkan saat ini terdapat 1.401 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) yang memenuhi persyaratan menjalankan skema pemadanan dukungan.
Kemendikbudristek, kata Saryadi, terus mendorong agar SMK menjadi SMK PK.
"Karena kita saat ini memiliki 1.401 SMK PK yang eligible untuk skema pemadanan dukungan," kata Saryadi dalam konferensi pers di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Saryadi menjelaskan program SMK PK SPD merupakan mekanisme pengembangan SMK PK yang berbasis kemitraan dan penyelarasan dengan partisipasi dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
SMK PK SPD tersebut, kata Saryadi, didukung dari pendanaan APBN dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
Dirinya menjelaskan pada tahun 2022, ada 349 dunia usaha dan dunia industri yang telah bersinergi dengan satuan pendidikan di daerah dengan investasi sebesar Rp439 miliar.
“Ini akan terus kita lakukan guna mengolaborasikan sektor pendidikan dengan industri agar dapat menghasilkan SDM yang unggul, tangguh, dan relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Saryadi.
Pemerintah, menurut Saryadi, akan terus berkomitmen mengembangkan ekosistem pendidikan vokasi, melalui SMK PK SPD.
Menurutnya, hal ini telah sejalan dengan instruksi Presiden yang dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Implementasi Pendidikan Vokasi.
Baca juga: Kisah Yoga Prasetyo, Lulus SMK Buka Bengkel Motor di Bali, Omsetnya Puluhan Juta Per Bulan
"Pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Untuk itu, Presiden menaruh harapan besar untuk kemajuan pendidikan vokasi,” pungkas Saryadi.