Program Perhutanan Sosial Dinilai Beri Rasa Keadilan bagi Masyarakat Kawasan Hutan
Aktivis Lingkungan yang tergabung dalam Komite Pemuda Menjaga Hutan Indonesia (Kemah Indonesia) menggelar catatan akhir Tahun 2022.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Wahyu Aji
![Program Perhutanan Sosial Dinilai Beri Rasa Keadilan bagi Masyarakat Kawasan Hutan](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/resto-nam-hot.jpg)
Adanya penurunan luas kebakaran hutan pada periode Januari hingga Oktober 2022 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021.
"Jika dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama, luas karhutla menurun 35,84 persen atau seluas 110.334 hektare," terangnya.
Adapun berdasarkan penghitungan KLHK, luas karhutla periode Januari hingga Oktober 2022 ialah seluas 197.929 hektare.
Secara rinci, karhutla terjadi di 176.929 hektare lahan mineral dan 20.514 hektare lahan gambut.
Baca juga: Launching Eco Khotbah, KLHK Serukan Pesan Moral Lingkungan Lewat Dakwah
Sementara itu, jumlah titik panas di tahun 2022 sampai dengan 29 November 2022 berjumlah 1.266 titik, menurunnya Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi Catatan Penting di Masyarakat terutama untuk masyarakat yang terdampak langsung akibat kebakaran.
Adapun, saat ini Kemah Indonesia mencatat bahwa meskipun penurunan Karhutla sudah signifikan KLHK tetap berupaya melakukan persiapan untuk menghadapi ancaman karhutla yang bisa saja mungkin terjadi di tahun 2023.
"Ini amatlah sangat penting Mengingat Indonesia menjadi Negara paru-paru Dunia," papar Heru.
Selain melakukan serangkaian upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan Kemah Indonesia pun mencatat di tahun 2022, Menteri Siti Nurbaya beserta jajaran KLHK terus memburu Korporasi ataupun mereka pihak-pihak yang selama ini nakal bandel menjadi semakin tidak berkutik dan menjadi Jera.
"Ini dapat dilihat dari gugatan yang di menangkan KLHK Terhadap korporasi yang melakukan tindakan pembakaran hutan dan lahan seperti gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Rafi Kamajaya Abadi (PT RKA) dan menghukum PT RKA membayar ganti rugi materiil dan biaya pemulihan Lingkungan sebesar 917 Milyar di tahun 2022," jelasnya.
Pemerintah Melalui KLHK terus melakukan tindakan tegas kepada siapa saja para pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan.
"Penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan, baik tindakan secara administrasi, pidana, maupun perdata tidak bisa di anggap main-main," tegas Heru.
Heru menilai menjadi seorang Menteri LHK sangatlah tidak mudah. Menteri LHK, menurutnya, harus memiliki tugas beban berat yang diamanatkan padanya.
Baca juga: KLHK: Pelaku Usaha Perlu Terlibat dalam Pengurangan Emisi Karbon
"Siti Nurbaya adalah sosok Menteri yang kerap bekerja dengan senyap tanpa banyak bicara atau menimbulkan Kegaduhan dan bisa di sebut sebagai salah satu menteri yang di handalkan oleh Presiden Jokowi di Pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Maju," ujarnya.