TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laksamana Yudo Margono dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test sebagai calon panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Komisi I DPR RI menyetujui Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa.

Seperti diketahui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun.

Pembacaan persetujuan Yudo Margono dari calon Panglima TNI menjadi Panglima TNI dibacakan oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Baca juga: Tiga Jam Jalani Proses Uji Kelayakan, Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI Oleh Komisi I DPR

Yudo sebelumnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test selama tiga jam di ruang rapat Komisi I DPR.

"Komisi I DPR RI memutuskan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI," kata Meutya, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Pembacaan keputusan itu disaksikan juga oleh pimpinan dan para anggota Komisi I DPR lainnya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkata Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyaksikan keputusan tersebut.

Lalu apa saja yang akan dilakukan Yudo Margono setelah resmi menyandang jabatan sebagai Paglima TNI?

Saat diwawancarai wartawan usai persetujuan dirinya menjadi Panglima TNI, Yudo Margono menyebut beberapa hal yang akan dilakukannya.

Yudo Margono menegaskan akan melanjutkan kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pelanggaran yang dilakukan anggota TNI.

Juga melakukan evaluasi terkait penanganan konflik di Papua.

Baca juga: Laksamana Yudo Margono: Prajurit TNI Harus Berikan Contoh Hidup Sederhana

Berikut pernyataan Yudo Margono selengkapnya:

1. Evaluasi penanganan konflik di Papua

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah penanganan konflik di Papua.

Menurut Yudo Margono, pihaknya bakal melakukan evaluasi soal penanganan konflik di Papua.

Khususnya, apakah masih relevan penegakan hukum kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

"Ya nanti akan kita liat situasinya. Apakah masih relevan atau tidak. Karena di sana kan ada daerah yang sudah relatif kondusif," kata Yudo Margono di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Namun begitu, Yudo tak menampik bahwa ada daerah yang masih memiliki tingkat kerawanan yang tinggi di Papua.

Karena itu, nantinya diperlukan adanya sejumlah evaluasi dalam operasi tersebut.

"Masih ada juga daerah-daerah yang masih kerawanannya tinggi. Sehingga dari operasi yang tadi sudah disampaikan tentunya akan kita evaluasi, tadi juga sudah saya sampaikan di komisi I. Jadi tidak semuanya mungkin dengan operasi yang sama," ungkap Yudo.

Yudo menambahkan pola penegakan hukum di Papua tetap mengedepankan tindakan yang humanis.

Namun nantinya pola penindakan yang dilakukan tetap tegas.

"Ya pasti. Tadi kan saya sampaikan bahwa walaupun TNI tegas tetapi tetap harus humanis," katanya.

2. Lanjutkan kebijakan soal pelanggaran anggota

Selain penanganan konflik di Papua, Laksamana Yudo Margono menegaskan akan melanjutkan kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pelanggaran yang dilakukan anggota TNI.

Baca juga: Profil Veronica Yulis Prihayati, Istri KSAL Laksamana Yudo Margono Ternyata Polwan Berpangkat AKBP

Menurut Yudo transparansi terkait proses hukum anggota TNI yang tersangkut masalah hukum sudah bagus.

Ia pun berkomitmen menunjukkan penegakan hukum yang adil.

"Tadi juga ditanyakan (Komisi I DPR) tentang itu, tentang bagaimana prajurit pelanggaran dan tentunya kita akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Pak Andika, ya ini sudah bagus dan kita transparansi di dalam penegakan hukum. Kita tetap menunjukan penegakan hukum yang adil," kata Yudo.

Bagi para anggota TNI yang melanggar hukum pidana, maka akan dilanjutkan ke proses pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan bagi para anggota TNI yang melanggar disiplin, kata Yudo, maka akan diproses secara disiplin militer sesuai aturan yang berlaku.

"Tentunya yang pidana ya kita masukkan ke ranah pidana, yang disiplin ada kita lanjutkan ke ranah disiplin," ujarnya.

"Jadi di militer ini ada kitab undang-undang hukum pidana tentara (militer) dan kitab undang-undang disiplin tentara (militer)," kata Yudo.

"Sehingga kalau yang disiplin kita masukkan ke ranah disiplin, tentunya Ankum (atasan yang berhak menghukum) yang memutus. Tapi kalau pidana ya pasti akan dibawa ke ranah pengadilan militer," kata Yudo.

3. Siap beri masukan terkait calon KSAL penggantinya

Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan siap memberi masukan terkait nama calon Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang akan menggantikannya.

Namun demikian, masukan tersebut baru akan diberikan apabila diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo selaku pemegang hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan mengisi posisi KSAL.

"Ya nanti menunggu perintah, nanti menunggu perintah dan kembali lagi bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Nanti kalau saya diminta sarannya, tentunya kita sudah siapkan," kata Yudo.

Baca juga: Yudo Margono: TNI Harus Hadir di Tengah Rakyat sebagai Problem Solver dan Bersikap Humanis

Ketika ditanya lebih jauh nama siapa yang akan disarankan menjadi KSAL, Yudo mengatakan nama tersebut belum disiapkan.

Ia pun mengatakan hal tersebut bersifat rahasia.

"Ya nanti terserah permintaannya, yang jelas Angkatan Laut, bintang 3 (Laksamana Madya)," kata Yudo.

4. Berdayakan Kogabwilhan I, II dan III

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan akan memberdayakan tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI setelah resmi menjabat sebagai Panglima TNI.

Yudo mengatakan, nantinya baik operasional maupun latihan akan dilaksanakan secara gabungan di bawah Kogabwilhan I, II, dan III.

Hal tersebut disampaikannya usai menerima perwakilan Komisi I DPR RI yang melakukan verifikasi faktual dalam rangkaian fit and proper test calon Panglima TNI pada Jumat (2/12/2022).

"Nanti Kogabwilhan I, II, (III) akan saya berdayakan yang nantinya akan baik operasional maupun latihan-latihan nantinya akan menjadi latihan gabungan," kata Yudo.

"Nanti latihan gabungan di wilayah barat, tengah, maupun wilayah timur yang dipimpin oleh Pangkogabwilhan sebagai Pangkogab," sambung dia.

Menurutnya, hal tersebut akan dilakukan untuk menguji kesiapsiagaan prajurit menghadapi ancaman.

Selain itu, hal tersebut juga dilakukan guna menguji interoperabilitas antar matra di TNI.

"Ini untuk menguji kesiapsiagaan dan juga bagaimana interoperabilitas antara kekuatan laut, darat, dan udara yang dipimpin nantinya oleh Pangkogabwilhan," kata Yudo. (Tribunnews.com/Igman Ibrahim/Gita Irawan/wik)