Survei Poltracking Sebut Polri dan DPR 2 Lembaga dengan Tingkat Kepercayaan Publik Paling Rendah
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menuturkan bahwa TNI secara konsisten berada dalam tingkat kepercayaan yang tinggi di mata publik.
Penulis: Naufal Lanten
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Poltracking Indonesia mengungkap hasil survei terbarunya terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tercatat mendapat angka 54,7 persen, sekaligus berada di posisi kedua terbawah setelah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mendapat 52,6 persen.
“Kepuasan publik terhadap kinerja fungsinutama lembaga legislatif kita MPR/DPR terutama DPR, dari fungsi legislasi, controlling, penyerapan aspirasi termasuk budgeting, angkanya masih mendekati angka 50 persen,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam rilis surveinya yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (8/12/2022).
Baca juga: Survei Poltracking: 42,8 Persen Publik Setuju Reshuffle Menteri di Kabinet Jokowi
“Itu menjadi PR (pekerjaan rumah) mungkin buat legislatif,” lanjut dia.
Sementara itu, lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencatatkan hasil tertinggi dalam hal kepuasan publik dengan angka mencapai 68,6 persen.
Kemudian disusul oleh lembaga kepresidenan dengan angka 62,2 persen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 61,0 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menuturkan bahwa TNI secara konsisten berada dalam tingkat kepercayaan yang tinggi di mata publik.
“TNI yang tertinggi konsisten dengan survei yng sebelumnya. Kemudian lembaga kepresidenan dan seterusnya,” kata Yuda.
Di posisi selanjutnya ada Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dengan angka yang sama, yakni 60,6 persen.
Adapun lembaga selanjutnya berada di bawah 60 persen, di antaranya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Intelijen Negara (BIN), partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dewan Perwakilan Dawrah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei nasional pada 21-27 November 2022 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling.
Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1220 responden dengan margin of error +/- 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95%.
Klaster survei ini menjangkau 34 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih.
Metode sampling ini meningkatkan representasi seluruh populasi pemilih secara lebih akurat.
Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terhadap responden yang telah terpilih secara acak.
Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.