Tingkatkan Standar Layanan Masyarakat, Kemendagri Beri Bantuan Satpras untuk 48 Daerah
Kementerian Dalam Negeri lewat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) menyerahkan bantuan sarana dan prasarana
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri lewat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) menyerahkan bantuan sarana dan prasarana dukungan capaian mutu layanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat di daerah.
Penyerahan bantuan diserahkan secara simbolis kepada 48 Kepala Satpol PP dan/atau Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat yang terdiri atas 3 Kasatpol PP/Kabid Linmas tingkat provinsi; 33 Kasatpol PP/Kabid Linmas tingkat kabupaten; dan 13 Kasatpol PP/Kabid Linmas tingkat kota.
Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal menjelaskan bantuan sarana dan prasarana yang diserahkan berupa 26 unit sepeda motor sebagai kendaraan operasional, dan 22 unit komputer.
Pemberian bantuan kepada daerah berdasarkan penghitungan persyaratan dengan indikator yang diukur objektif.
“Kementerian Dalam Negeri melakukan penghitungan persyaratan dengan indikator-indikator yang telah diukur secara objektif,” kata Safrizal dalam keterangannya, Kamis (8/12/2022).
Safrizal menyampaikan bahwa Kemendagri tengah berupaya melakukan rebranding citra Satlinmas. Salah satunya perubahan seragam Satlinmas.
Berkenaan dengan itu, ia mengarahkan kepada jajaran di daerah agar menahan pengadaan seragam lantaran akan dilakukan perubahan seragam yang ada saat ini.
Lebih lanjut Safrizal mengapresiasi daerah-daerah yang telah berusaha keras memberikan kontribusi sehingga mendapatkan prestasi yang baik berdasarkan penghitungan rekapitulasi terhadap indikator yang ada.
Baca juga: Presiden Apresiasi Inflasi Semakin Turun, Minta Mendagri Peringatkan Daerah yang Abai
Utamanya pada indikator pembangunan citra Satpol PP dan Satlinmas yang humanis.
“Penghitungan objektif didasarkan pada penghitungan rekapitulasi terhadap indikator-indikator instrumen yang sebelumnya telah disebarkan dan diisi oleh setiap daerah seluruh Indonesia,” katanya.