Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Reasearch and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat rapor merah.

Hal itu disampaikan Pangi dalam Seminar Nasional Bertema Indonesia Pulih Bersatu Melawan Korupsi dalam rangka Hari Korupsi Sedunuia 2022, di Gedung M Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Jumat (9/12/2022).

Pangi mengatakan kinerja Jokowi sangat baik dalam hal melakukan pendekatan dengan masyarakat.

"Kita harus fair pak Jokowi bagus dalam hal turun ke bawah, ke masyarakat. Blusukan seperti itu," kata Pangi.

Namun, Pangi kemudian mengatakan, Jokowi buruk dalam proses demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

"Soal demokrasi. Soal penegakan hukum ada masalah. Rapor merah," ucapnya.

Baca juga: Respons Pernyataan Bamsoet, Pengamat Tegaskan Tak Ada Alasan Relevan untuk Tunda Pemilu 2024

Menurutnya hal itu perlu ia sampaikan.

"Kita harus juga (menyampaikan kritik ini). Kita enggak seperti buzzer," ujarnya.

"Jadi ini yang menurut saya miris," lanjut dia.

Baca juga: Pengamat Politik Minta Partai NasDem Transparan Terkait Sumber Dana Safari Politik Anies Baswedan

Perihal rapor merah Jokowi dalam proses demokrasi dan penegakan hukum, Pangi menyoroti terkait isu perpanjangan periode kepemimpinan Jokowi yang sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu.

"Apalagi ada yang mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden. Ada Bambang Ketua MPR loh. Representasi dari, enggak main-main yang ngomong," ujar Pangi.

Menanggapi isu tersebut, Pangi menjelaskan, demokrasi ada untuk membatasi orang yang berkuasa.

"Ada periodiknya. Makanya salah satu ciri utama dari demokrasi adalah pergantian elit secara teratur," katanya.