TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) turut mengomentari pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, Kepualauan Meranti Muhammad Adil terkait protes Dana Bagi Hasil (DBH). 

Cak Imin menilai, pernyataan Muhammad Adil sebaiknya tidak direspons berlebihan, namun lebih baik dijadikan bahan perbaikan.

"Apa yang disampaikan Bupati Meranti hendaknya kita jadikan bahan perbaikan ke depan," kata Gus Muhaimin di Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Cak Imin menyatakan, keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan yang disampaikan Muhammad Adil merupakan kritik yang wajar dan menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah pusat.

Sebab itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong semua pihak untuk tenang dan tidak menyerang balik Muhammad Adil.

"(Pernyataan Adil) jadikan kritik membangun melalui evaluasi terus menerus. Jangan dihajar balik ya," tandas Cak Imin.

Marahnya Muhammad Adil dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut bukanlah tanpa sebab.

Ia marah karena Kemenkeu memberikan dana bagi hasil (DBH) yang nilainya kecil atas produksi minyak Meranti.

Protes ini dilayangkan oleh Adil di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Kemenkeu), Luky Afirman, dalam acara yang digelar di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru.

Baca juga: Kemendagri Nasehati Bupati Meranti Muhammad Adil untuk Jaga Etika

Pada awalnya, Adil menerangkan DBH yang diterima Kabupaten Kepulauan Meranti senilai Rp 114 miliar yang didasarkan pada perhitungan harga minyak 60 dollar AS per barel pada 2022.

Dari situlah, Adil lantas mengungkit-ungkit pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan harga minyak dunia mengalami kenaikan 100 dollar AS per barel dalam pembahasan APBD 2023.

"Tapi kenapa minyak kami bertambah, lifting-nya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta?" ungkap Adil.