TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk menjaga hak berdaulat NKRI dalam menegosiasikan Zona Ekonomi Eksklusif  (ZEE) Indonesia dan Vietnam serta mendorong BAKAMLA dan TNI AL penguatan pengawasan di wilayah-wilayah laut yang rawan.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana mengatakan itu saat berbicara di Seminar Mengupas Carut Marutnya Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Vietnam yang diselenggarakan di Desa Gebang Kulon, Cirebon, Rabu (7/12/2022), 

Budi Laksana menyampaikan isu perbatasan adalah isu yang perlu direspon oleh SNI dan seluruh kader nelayan SNI dimanapun berada khususnya terkait tentang illegal fishing yang menjadi masalah hingga saat ini dan belum juga terselesaikan.

Karenanya, SNI meminta pemerintah menjaga hak berdaulat NKRI dalam menegosiasikan ZEE Indonesia dan Vietnam.

SNI juga mendesak BAKAMLA dan TNI AL penguatan pengawasan pada wilayah perairan Indonesia yang dinilai rawan.

Komandan Pangkalan TNI AL Cirebon yang diwakili oleh Lettu Laut (P) Mohamad Fadli menyampaikan bahwa TNI AL punya kewenangan untuk menjaga kedaulatan, melakukan pendektisian, penghentian, dan pemeriksaan kapal bila kapal Negara Indonesia bertemu dengan patrol kapal negara lain.

Pembicara dari BAKAMLA yang diwakili oleh Kolonel David Hastiadi mengatakan, pada dasarnya tugas dan fungsi Bakamla hanya sebatas pengamanan jalur teritorial dan wilayah kedaulatan NKRI.

Terkait dengan carut marutnya perundingan pemerintah Indonesia dan Vietnam, dia menyatakan, upaya penanganannya di lapangan telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri

Kolonel David menegaskan, posisi pemerintah hanya perlu kehati-hatian karena semua perlu dibuktikan dengan kedua belah pihak yang masing-masing punya argument.

Di seminar yang sama, pengamat maritim Amir Mahmud menyampaikan hal-hal pokok tentang kegotong royongan dalam merespon isu illegal fishing antara nelayan di Natuna Utara dengan di Cirebon.

"Sehingga isu pencurian ikan dan masalah tapal batas terkait ZEE antara Indonesia dan Vietnam, nelayan bisa langsung merespon dan mendorong pemerintah dalam menegosiasikan tapal batas ini dengan mengacu kepada prinsip hak berdaulat NKRI," ujarnya.

Amir Mahmud menambahkan, digelarnya seminar ini untuk memberikan dukungan kepada pemerintah agar tidak mundur selangkah pun dalam perundingan penetapan ZEE Indonesia dan Vietnam," katanya.

Dalam sesi tanya jawab, nelayan-nelayan juga menyampaikan keinginannya yaitu berharap pemerintah bisa memperhatikan masalah batas laut dan nelayan kecil, pencurian ikan oleh Vietnam harus disanksi karena pencurian ikan oleh Vietnam sudah mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat neyalan.

Sebagai tindak lanjut hasil seminar tersebut, SNI akan menggalang kekuatan organisasi nelayan lainnya dalam merespon isu batas ZEE Indonesia-Vietnam dan illegal fishing oleh Vietnam.

SNI juga akan lebih masif serta kampanye yang akan terus dilakukan sampai perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam benar-benar menguntungkan wilayah Indonesia, dan akan mendorong sepenuhnya pihak keamanan Indonesia dalam memberantas illegal fishing dan menjaga kedaulatan NKRI.

Seminar ini diikuti sekitar seratus peserta, termasuk perwakilan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Cirebon dan nelayan perwakilan anggota SNI.(Tribunnews.com/Choirul Arifin)