Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) disebut diancam sehingga melakukan manipulasi data dalam proses verifikasi faktual partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan Anggota KPU RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2022).

Hadar meyakini bila dilakukan investigasi pasti menemukan banyak dugaan manipulasi.

Namun, ia menyebut beberapa Anggota KPUD takut memberikan informasi lantaran diancam.

"Ini kalau mau dikejar ini banyak. Tapi kalau mau minta mereka semua takut untuk memberikan itu. Kenapa? Ternyata mereka ini dipaksa, diancam," kata Hadar di lokasi.

Hadar memaklumi beberapa anggota tersebut takut lantaran khawatir tak lolos dalam seleksi berikutnya ketika membocorkan informasi.

Baca juga: Anggota KPUD Mengaku Dapat Ancaman dan Intimidasi dari KPU Pusat

"Ya dimaklumi karena ada sebagian yang baru satu periode, sebentar lagi ada seleksi. Jadi mungkin mereka berfikir 'oh nanti saya enggak bisa lolos'," ujarnya.

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) itu menyayangkan pihak yang meminta agar memanipulasi data.

Sebab menurut Hadar, para Anggota KPUD bahkan rela melakukan pengecekan keanggotaan Parpol hingga ke pelosok daerah.

Lalu, dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota diputuskan dan ditandangani, namun tiba-tiba ada perintah untuk merubahnya.

"Nah jadi mulai lah rame di antara mereka kok dirubah ini tidak sesuai kalau kita rubah. Tidak sesuai dengan hati nurani kita, akhirnya terbelah teman-teman di lapangan itu, ada yang setuju ada yang tidak mau," imbuhnya.