Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Bupati Morowali Utara Djira Kendjo dalam kasus dugaan korupsi pembangunan kantor DPRD di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Kamis (15/12/2022).

KPK menyebut tim penyidik menggali keterangan Djira Kendjo soal pengembalian uang dari proyek pembangunan gedung DPRD Morowali Utara oleh pihak yang terkait dalam perkara ini kepada pihak Pemda Morowali Utara.

Penyidik KPK juga menelusuri kasus tersebut lewat pemeriksaan Kepala BPKAD Kabupaten Morowali Utara Masjudin Sudin.

Baik Djira Kendjo maupun Masjudin Sudin diperiksa kapasitasnya sebagai saksi.

"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan pengembalian sejumlah uang dari proyek pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara oleh pihak yang terkait dengan perkara ini pada pihak Pemda Kab. Morowali Utara," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (16/12/2022).

Baca juga: KPK Periksa Bupati Morowali Utara Terkait Kasus Korupsi Pembangunan Kantor DPRD

Terkait uang tersebut, KPK berharap agar pihak-pihak yang mengetahuinya untuk dapat bersikap kooperatif dan mendukung proses penyidikan perkara ini.

Yaitu dengan memberikan akses bagi tim penyidik guna menelusuri keterkaitannya dalam pembangunan gedung DPRD Kabupaten Morowali Utara.

Wakil Bupati Morowali Utara Djira Kendjo begitu selesai diperiksa pun membenarkan dirinya ditanya KPK ihwal pengembalian sejumlah uang.

"Ya mungkin ditanya langsung, saya kan waktu itu ditanya masalah pengembalian uang. Rp8 miliar lebih. Saya kan balik, uang ada di kas daerah sekarang. Kepala keuangan ini, pastikan ada," ucap Djira di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/12/2022).

Baca juga: KPK Ambil Alih Penanganan Kasus Korupsi Proyek Kantor DPRD Morowali Utara Bernilai Rp 9 Miliar

Tim penyidik KPK seharusnya juga memeriksa Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi berbarengan dengan Djira. Namun, Delis pada Kamis kemarin tidak hadir.

"Saksi tidak hadir dan memberi konfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang," kata Ali.

KPK sebelumnya menyatakan sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan terkait pembangunan kantor DPRD di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Perkara ini sebelumnya ditangani oleh tim penyidik Polda Sulawesi Tengah.