Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri telah memediasi Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan.

Mediasi tersebut imbas pernyataan Adil yang menyebut Kementerian Keuangan iblis atau setan karena kecewa atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggap tidak hadir.

Hadir dalam pertemuan ini Bupati Meranti Muhammad Adil, Gubernur Riau Syamsuar, pihak Kementerian Keuangan serta Kementerian ESDM.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kisruh tersebut sudah selesai.

Masing-masing pihak sudah saling memahami. Suasana pertemuan juga cair dan adem.

"Ini tadi semuanya sudah cair kok tak ada masalah, sudah clear, jadi teman-teman juga kalau di dalam dingin dingin juga semua," kata Fatoni usai pertemuan di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Pertemuan itu membahas Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Meranti.

Bupati Meranti menjabarkan kondisi di daerahnya yang tertinggal, dan kondisi masyarakat miskin banyak, serta ada miskin esktrem, sehingga Kabupaten Kepulauan Meranti membutuhkan dana.

Sedangkan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM menjelaskan penetapan DBH. Gubernur Riau pun turut membandingkan kondisi data di provinsi Riau.

Baca juga: Cak Imin Minta Pernyataan Bupati Meranti Tak Direspons Berlebihan

"Tadi sudah dibahas, kita sudah sama-sama memahami, sama-sama menerima penjelasan masing-masing," kata Fatoni.

Fatoni mengatakan akan ada pertemuan lanjutan pada keesokan harinya untuk pembahasan yang lebih teknis.

Di pembahasan teknis ini akan dicocokkan data masing-masing. Fatoni mengatakan, penetapan DBH tidak sederhana.

"Ada yang namanya produksi, ada namanya lifting, ada namanya DBH, ini beda-beda nih, produksi itu berarti yang dikeluarkan ya kemudian lifting berarti yang dikapalkan atau diangkut penjelasannya, nah DBH ini faktornya banyak, ada fakto-faktor yang lain," kata dia.